OJK: Inklusi Keuangan Harus Sehat dan Berkelanjutan
Ilustrasi/Ist
Presiden Joko Widodo meminta agar tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90% pada tahun 2024 nanti, meningkat dari 76%, berdasarkan survei terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019.
Horas V.M Tarihoran, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK mengatakan inklusi keuangan yang diharapkan oleh OJK adalah bukan inklusi keuangan yang sekedar banyak menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
“Tetapi harus disertai dengan kondisi yang kita sebut sehat dan berkelanjutan. Dan salah satu prasyarat untuk mencapai inklusi keuangan yang sehat dan berkelanjutan adalah adanya tingkat literasi keuangan yang berkelanjutan atau tinggi,” ujar Horas dalam diskusi publik “Transformasi Digital sebagai Pendorong Pertumbuhan Literasi Keuangan” yang diadakan oleh Badan Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia (Kadin BPKD), Rabu (31/8).
Menurut Horas, tingkat inklusi keuangan yang sehat dan berkelanjutan itu tidak mungkin tercapai dengan tingkat indeks literasi keuangan yang hanya 38% (survei 2019). Secara pribadi, Horas mengatakan idealnya, dengan target inklusi 90% pada tahun 2024, tingkat literasinya harus berada di level 72%.
“Ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh OJK sendiri, walaupun kami sudah diamanatkan dengan UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK bahwa kita melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Ini kita harus bekerja sama. Makanya hari ini kami senang sekali bisa diundang oleh Kadin untuk berdiskusi tentang bagaimana kita meningkatkan kolaborasi dan sinergi pemerintah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi keuangan ini,” ujar Horas.
Dibandingkan dengan negara tetangga, menurut Horas, tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia memang lebih rendah. Di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia sudah di atas 80%, bahkan Singapura mencapai 98% tingkat inklusinya.
Indeks literasi keuangan di negara-negara tetangga, tambah Horas, juga jauh lebih tinggi. “Kami mempunyai informasi di negara-negara lain itu rata-rata sudah di atas 60%-70%,” ujarnya.
Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan adalah kondisi geografi Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau. Sebelum pandemi, untuk melakukan kegiatan literasi, harus mendatangi satu per satu daerah di berbagai pulau.
“Tetapi ternyata pandemi itu membawah berkah, kita disadarkan bahwa ada teknologi digital yang memudahkan pekerjaan. Jadi, sejak tahun 2020 sampai sekarang kami sudah terbiasa melakuakan literasi keuangan secara digital dengan webinar dan sebagainya. Yang tadinya kami cuma bisa mengumpulkan 200 orang, 300 orang, sekarang sudah bisa langsung ribuan orang,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah akses inernet yang belum merata. Kemudian, ada variasi gap literasi di berbagai wilayah terutama antara pedesaaan dan perkotaan. Dari 34 provinsi (sebelum pemkaran DOB di Papua), 21 provinsi tingkat literasinya masih di bawah 38%. Tingkat pendidikan dan ekonomi di masing-masing wilayah Indonesia juga berbeda-beda.
Tetapi, Horas menambahkan, Indonesia punya peluang untuk meningkatkan literasi keuangan ini. Pengguna internet di Indonesia sudah tinggi sekali yaitu mencapai 200 juta orang atau 76%. Ini peringkat 3 terbanyak di Asia. Dari 95% kelompok milenial yang sudah memiliki smartphone, 49% diantaranya sudah menggunakan interent banking.
“Kemudian tahun 2020, jumlah urban middle class di Indonesia sudah mencapai 35 juta orang. Ini mereka sudah terbiasa dengan e-commerce, dengan sosial media dan sebagainya,” ujar Horas.
