Pemerintah Batasi Pembelian Beras, Apa Alasannya?

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi/Foto: Dok.Badan Pangan Nasional
Pemerintah mengakui membatasi pembelian beras, meski di sisi lain mengkalim stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), termasuk beras masih dalam kondisi aman.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan arahan kepada lembaga yang dipimpinnya, serta Kementerian dan Lembaga lainnya untuk bergerak cepat mengatasi kondisi perberasan nasional, pada Senin, 12 Februari 2024.
“Saya pastikan beras hari ini cukup, sekali lagi beras hari ini cukup. Pembatasan di ritel demi itu pemerataan,” ujar Arief kepada wartawan di Kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Senin (12/2).
Arief mengungkapkan pemerintah terus memperkuat cadangan pangan di Badan Urusan Logistik (Bulog). Karena bila cadangan pangan di Bulog berkurang, kata dia “sangat bahaya.”
“Jadi, saya tegaskan hari ini, stok pemerintah cukup. Pembatasan pembelian ini dari dulu, dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi 2 pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata. Kalau di rumah tangga berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” ujarnya.
Untuk diketahui, sejak Oktober 2023, pembatasan pembelian beras di pasar ritel telah diinisiasi, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.
Arief Prasetyo Adi melanjutkan pihaknya bersama semua stakeholder pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar. Ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.
“Untuk itu, Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena di sini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit. Jadi, semua elemen ekosistem beras nasional, mulai dari penggiling padi, pedagang termasuk ritel, BUMN, dan BUMD, kita akan cetak ke 5 kg, kita akan percepat,” paparnya.
“Sekarang yang kita percepat adalah cetak beras kemasan 5 kg lalu kirim ke pasar, itu saja sederhana, baik SPHP dan komersial. Komersialnya nanti Food Station, SPHP itu Bulog. Untuk yang komersial akan dikerjakan oleh Food Station bersama penggiling padi yang lain. Lalu untuk SPHP, nanti Bulog juga dibantu oleh teman-teman yang punya rebagging (pengemasan ulang),” lanjutnya.
[…] hanya harganya yang naik, pemerintah juga membatasi pembelian beras, meskipun di sisi lain pemerintah mengklaim pasokan beras dalam negeri […]