Pemerintah Siapkan Skenario Defisit APBN, MBG dan Kopdes Tak Kena Potongan

Pemerintah sedang menyiapkan skenario untuk melebarkan batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas 3%. Langkah tersebut dalam rangka menghadapi situasi krisis yang timbul akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skenario itu akan berlaku apabila perang yang terjadi di Timur Tengah berlangsung di atas 5 bulan.

“Jadi selama perangnya masih belum mencapai 5 bulan, kita masih pakai skenario pemotongan anggaran dan kita masih menggunakan maksimum defisit itu 3%,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).

Untuk mempertahankan defisit 3%, kata Airlangga,  pemerintah memilih untuk memotong anggaran APBN yang disesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia. Sebagaimana upaya yang diambil ketika krisis Covid-19, pemerintah akan mengevaluasi secara berkala dan memantau situasi yang terjadi.

“Kita lihat lonjakan harga BBM itu, kemudian baru nanti kita dorong regulasinya di situ. Sebagai referensi pada saat kita kena Covid, itu satu semester belum kita keluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Semester kedua baru kita keluarkan Perppu,” ujar Airlangga.

Airlangga melanjutkan, terdapat beberapa pos anggaran APBN yang akan dilakukan efisiensi, seperti belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Kemudian, pemerintah pun membuka opsi untuk menyisir anggaran dari tiap-tiap kementerian/lembaga.

“Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan hingga sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto), nanti baru kita umumkan lagi,” ujarnya.

Untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), jata Airlangga, tidak akan terkena pemotongan anggaran lantaran program prioritas dan untuk investasi jangka panjang.

“Program unggulan tidak akan ada yang diubah. Semua berjalan,” katanya.