Satu Kreditur Keberatan, Majelis Hakim Tunda Pengesahan Homologasi  dalam PKPU Garuda Indonesia

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda pengesahan  homologasi atau rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam sidang Senin (26/6) lalu.

Padahal, mayoritas kreditur dalam voting yang digelar pada Jumat (17/6) lalu sudah menyetujui propisal perdamaian yang disodorkan pihak Garuda Indonesia.

“Kami tentunya memahami bahwa pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur melalui pemungutan suara, harus dilakukan secara seksama dengan memperhatikan berbagai aspek good governance yang turut meliputi pertimbangan pemenuhan kebijakan administratif. Kami juga memperhatikan ketentuan penunjang lainnya dalam kesepakatan homologasi Garuda bersama krediturnya oleh seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis yang dikutip Theiconomics, Rabu (22/6).

Irfan menjelaskan penundaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemutus tersebut mempertimbangkan tanggapan salah satu kreditur terkait proses verifikasi penentuan nilai tagihan maupun ketentuan administratif terhadap tahapan PKPU. Sesuai keputusan Majelis Hakim Pemutus, agenda sidang pengesahan hasil voting rencana perdamaian akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2022 mendatang.

Irfan mengatakan  sejalan dengan persetujuan dukungan mayoritas kreditur yang telah diperoleh pada agenda pemungutan suara rencana perdamaian yang telah digelar pada Jumat (17/6) lalu, Garuda juga terus mengoptimalkan berbagai langkah kesiapan implementasi proposal perdamaian yang tentunya terus diselaraskan dengan business plan yang telah dibahas dan disepakati bersama kreditur.

“Hal ini menjadi basis penting bagi kami untuk memastikan langkah-langkah pemulihan kinerja dapat berjalan secara optimal dan terukur guna menunjang keberlangsungan bisnis Garuda dalam jangka panjang,” tutup Irfan.