Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Awal Program dan Kebijakan Prioritas
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia, Rabu (22/10).
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun. Dalam periode ini, sejumlah program prioritas mulai dijalankan dan menunjukkan berbagai perkembangan di lapangan.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran difokuskan pada penataan awal kebijakan dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Presiden ingin agar negara ini hadir melindungi dan melayani masyarakat dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia, Rabu (22/10).
Salah satu langkah awal yang disebut Qodari adalah perbaikan tata kelola keuangan yang diklaim berhasil mengamankan potensi penyimpangan dana APBN sebesar Rp300 triliun. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan efisiensi birokrasi.
“Jumlah Rp300 triliun itu bukan angka kecil. Itu adalah wujud nyata reformasi fiskal yang dilakukan secara sistematis, dengan membangun disiplin anggaran, memperkuat transparansi, dan mengefisienkan proses birokrasi,” kata dia.
Dana hasil efisiensi itu, menurut Qodari, dialokasikan untuk sejumlah program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.
Reformasi fiskal dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan, digitalisasi transparansi anggaran, dan penyederhanaan rantai birokrasi. Tujuannya untuk memastikan penggunaan dana publik kembali dalam bentuk manfaat langsung bagi masyarakat.
“Presiden menegaskan, setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Itulah semangat utama reformasi fiskal yang kini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Qodari.
Program MBG menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Dalam waktu kurang dari setahun, program ini disebut telah menjangkau hampir 40 juta penerima dengan target 40–45 juta penerima hingga akhir 2025.
“Brazil mencapai angka 40 juta penerima dalam waktu 11 tahun, kita hanya dalam kurang dari satu tahun. Ini prestasi luar biasa,” kata Qodari.
Program ini menargetkan 83 juta penerima, terutama anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Saat ini terdapat sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan sekitar 1,4 juta porsi makanan per hari.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, disebut Qodari menilai bahwa jika MBG berjalan konsisten, 40–50% masalah kesehatan masyarakat bisa diatasi. Program ini diharapkan membantu mengurangi stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya.
“Bayangkan, 20% anak Indonesia mengalami stunting. Dari 80 juta anak, itu berarti 16 juta anak. Angka yang sangat besar,” jelas Qodari.
Secara jangka panjang, pemerintah menilai program ini dapat mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Dengan protein yang bagus, IQ generasi emas Indonesia tidak akan kalah dengan bangsa lain,” tambahnya.
Meski demikian, Qodari juga mengakui masih ada berbagai kendala teknis, seperti soal standar kelayakan pangan dan sistem pengawasan. Pemerintah disebut tengah memperbaiki hal ini melalui penerapan sertifikasi LAIK (Layak Konsumsi), monitoring Puskesmas, dan sertifikasi HACCP.
Selain MBG, program CKG juga dijalankan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan tahunan gratis di fasilitas kesehatan terdekat.
Qodari mengatakan, data dari program ini akan digunakan untuk dasar kebijakan kesehatan nasional.
“Misalnya, jika penyakit diabetes meningkat, pemerintah bisa segera menambah dokter spesialis, atau memberlakukan cukai minuman berpemanis,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami manfaat program tersebut. Menurutnya, kebijakan publik tanpa komunikasi yang baik sulit diterima.
“Presiden sendiri telah menyampaikan publik bahwa komunikasi harus ditingkatkan, dan KSP membantu mengoptimalkan koordinasi komunikasi antar kementerian/lembaga,” tutur dia.
Di bidang luar negeri, pemerintahan Prabowo disebut berhasil menyelesaikan negosiasi Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) setelah tertunda bertahun-tahun. Kesepakatan ini dinilai membuka akses ekspor yang lebih luas, termasuk bagi komoditas sawit.
“Presiden Prabowo punya kemampuan diplomasi yang kuat dan jaringan luas. Beliau membangun hubungan baik dengan semua pemimpin dunia, dari Donald Trump hingga Emmanuel Macron. Ini membuat posisi tawar Indonesia semakin tinggi di tengah perang dagang global,” ujar Qodari.
Di tingkat lokal, program Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi rakyat. Qodari menyebut, inisiatif ini bertujuan agar masyarakat desa dapat menjadi produsen, bukan hanya konsumen.
“Presiden ingin agar masyarakat desa tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen. Ekonomi rakyat harus tumbuh dari bawah,” katanya.
Hingga kini, sekitar 80 ribu koperasi Merah Putih dilaporkan telah terbentuk di berbagai daerah.
Meski ada sejumlah capaian, Qodari mengakui bahwa sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan masih menjadi tantangan utama.
“Sabdo pandito ratu, pemimpin bisa dipegang kata-katanya. MBG dilaksanakan, CKG dilaksanakan, Sekolah Rakyat didirikan. Semua fasilitas untuk anak-anak miskin dipenuhi,” pungkasnya.
