Selain Kemenkumham, Kemenkop Koordinasi dengan PPATK Lacak Aset Indosurya

Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mecegah perubahan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Tujuannya mencegah pengurus KSP Indosurya mengubah kepengurusan, logo dan lain sebagainya.

“Iya, ini supaya jangan ada perubahan badan hukum (KSP) Indosurya,” tutur Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Di samping berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, menurut Agus, Kementerian Koperasi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) KSP Indosurya.

Agus menuturkan, bila koperasi dalam menjalankan usahanya menyimpangi Undang Undang (UU) tentang Perkoperasian tahun 2012, semisal menghimpun dana masyarakat yang bukan anggota/calon anggota, maka koperasi itu diduga melakukan praktik ilegal. Dan itu bisa dijerat tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Bank Indonesia.

Karena itu, kata mantan Wakil Kepala PPATK ini, penyelidikan TPPU penting untuk melacak aset penipuan, penggelapan dan tindak pidana perbankan yang dituduhkan kepada KSP Indosurya ini. Memang dalam hal TPPU ini bila tindak pidana asalnya berupa korupsi, narkotika, dan pendanaan terorisme, pengembalian aset akan dikembalikan ke negara.

“Tapi, TPPU (KSP Indosurya) pengembalian aset dalam rangka dikembalikan kepada yang berhak,” kata Agus.

Sebelumnya, Agus mengatakan, Bareskrim Mabes Polri sedang memproses secara hukum kasus gagal bayar KSP Indosurya sekitar Rp 10 triliun. Dan Bareskrim juga telah mencekal para pengurus, pengawas dan merkea yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Kasus gagal bayar KSP Indosurya ini berawal dari kisah anggotanya yang tidak bisa menarik dananya yang ditempatkan di koperasi tersebut. Itu sekitar 17 Februari lalu. Anggota koperasi bingung, apalagi keputusan tersebut berasal dari pemilik KSP Indosurya. Pembayaran bunga pun ikut dihentikan.

Untuk memastikan hal tersebut, anggota tersebut lantas menghubungi Direktur Pelaksana KSP Indosurya Suwito Ayub. Dari Suwito, anggota mendapat jawaban yang sungguh mengagetkan. Dana anggota tidak bisa ditarik karena kondisi keuangan KSP Indosurya sedang sulit: terkena rush. Demikian jawaban Suwito. Sejak itu, kasus gagal bayar ini berdampak terhadap semua anggota dan karyawan KSP Indosurya.

KSP Indosurya berdiri pada 27 September 2012 dengan kepengurusan Henry Surya (Ketua), Mamike Hardianti (Sekretaris) dan Sonia (Bendahara). Akta pendirian KSP Indosurya ditandatangani notaris Titiek Irawati Sugianto di kawasan Jakarta Pusat.

Henry Surya merupakan CEO Indosurya Group dan merupakan anak dari Surya Effendi, pemilik sekaligus pendiri Indosurya.