Sri Mulyani: 2022 Jadi Tahun Terakhir Defisit APBN di Atas 3% PDB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun 2022 merupakan tahun terakhir defisit APBN di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), seperti diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2020.
Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha untuk menyeimbangkan secara harmonis antara kebutuhan untuk konsolidasi fiskal agar APBN menjadi sehat kembali dengan kebutuhan yang tetap meminta adanya dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Pada tahun 2022, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun atau naik 6% dibandingkan perkiraan pendapatan negara tahun 2021 ini. Ada pun pendapatan dari pajak mencapai Rp1.506,9 triliun atau naik 9,5% dari outlook 2021.
“Kalau kita lihat levelnya [pendapatan pajak] masih belum kembali di level 2019. Kita berharap tentu kalau pemulihan ekonomi lebih kuat, kita akan mendapatkan penerimaan pajak [yang lebih tinggi]” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers mengenai RAPBN 2021, Senin (16/8).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun pemulihan ekonomi cukup kuat tahun depan, tetapi pendapatan pajak tidak ikut melonjak secara kuat karena tarif PPh Badan akan mengalami penurunan dari 22% menjadi 20%.
“Jadi, meskipun pemulihannya cukup kuat, namun kita dihadapkan pada rate PPh Badan yang akan turun ke 20%. Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan pajak tidak melonjak secara kuat meskipun di sini [dalam RAPBN 2022] kita taruh dengan pertumbuhan 9,5%,” jelasnya.
Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sri Mulyani mengatakan meski tahun ini sudah mulai normal dan berlanjut ke tahun 2022, karena harga komoditas yang naik, tetapi perkiraan PNBP tahun depan lebih rendah dari perkiraan tahun 2021 ini.
“Tahun depan nilai atau harga komoditas mungkin lebih normal sehingga outlook dari PNBP atau proyeksi di tahun depan di Rp333,2 triliun atau mengalami kontraksi dari outlook tahun ini yang memang meningkat cukup tajam di Rp357,2 triliun. Kontraksinya adalah 6,7%,” jelasnya.
Meski proyeksi pendapatan negara mengalami kenaikan 6%, tetapi di sisi lain belanja negara juga mengalami peningkatan. Sri Mulyani mengatakan belanja negara tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp2.708,7 triliun, ini naik 0,4% dibandingkan outlook belanja negara tahun ini yang sebesar Rp2.697 triliun.
Untuk belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp1.938,3 triliun atau relatif stabil dibandingkan outlook tahun 2021 ini. “Karena kita lihat memang kenaikan belanja negara melonjak sangat tinggi semenjak tahun 2020 dengan adanya Covid sehingga kita akan mencoba melihat secara sangat teliti komposisi belanja, rather than menaikkan jumlah belanja,” ujarnya.
Kemudian, untuk pos belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), tahun 2022 relatif sama dengan tahun 2021 ini yaitu sebesar Rp770 triliun.
Dus, tahun depan, keseimbangan primer atau selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, akan mengalami penurunan menjadi Rp462,2 triliun, dari Rp595,3 triliun perkiraan tahun 2021 ini.
Sri Mulyani mengatakan penurunan keseimbangan primer yang makin tajam ini menggambarkan upaya untuk konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah.
Sejalan dengan penurunan keseimbangan primer ini, defisit juga mengalami penurunan menjadi Rp868 triliun, turun hampir Rp100 triliun dari perkiraan tahun 2021 ini.
“Dari sisi persentase terhadap GDP/PDB, [besaran defisit] adalah 4,85% turun dari 5,82% tahun lalu (2021) dan sebelumnya 6,14% dari GDP tahun 2020,” ujar Sri Mulyani.
