Tahun 2022 Kontribusi Devisa Industri Sawit US$39,28 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Konferensi pers tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rabu (25/1)/Foto; GAPKI
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan pada tahun 2022 lalu, industri sawit Indonesia memberikan kontribusi pada devisa sebesar US$39,28 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
“Kalau kita lihat tahun 2022 dengan segala dinamikanya, dengan segala tantangan…, dari segi value devisanya, tahun lalu ternyata lebih tinggi sepanjang sejarah, US$39,28 miliar,” ujar Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/1).
Joko mengatakan nilai devisa tersebut bersumber dari hasil ekspor CPO, oleokimia dan biodiesel. “Ini membuktikan sawit penting buat Indonesia, karena sumbangannya terhadap neraca perdagangan cukup besar,” ujarnya Joko.
Dari sisi volume, total ekspor CPO, olahan dan turunannya pada tahun 2022 lalu sebesar 30,8 juta ton lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 33,6 juta ton, dan merupakan tahun ke-4 berturut-turut dimana ekspor turun dari tahun ke tahun. Meski secara volume turun, nilai ekspor tetap meningkat dari US$35,5 miliar pada 2021. Peningkatan nilai ekspor ini terjadi karena harga produk sawit tahun 2022 relatif lebih tinggi dari harga tahun 2021.
Sepuluh negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, USA, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia. Peringkat USA naik dari peringkat 5 pada tahun 2020 menjadi peringkat 3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022.
Membawa Pulang Devisa Hasil Ekspor
Dibalik kebanggan pelaku industri termasuk GAPKI akan kontribusinya dalam menghasilkan devisa negara dari hasil ekspor komoditas, di sisi lain devisa hasil ekspor ini ternyata lebih banyak disimpan di luar negeri, tidak dibawa pulang ke tanah air. Hal ini telah menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia.
Tahun 2022 lalu, nilai ekspor Indonesia mencapai US$291 miliar, dengan surplus neraca perdagangan hampir mencapai US$55 miliar. Harusnya dengan tingginya ekspor ini, pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri, terutama Dollar Amerika Serikat, pun berlimpah, sehingga nilai tukar Rupiah lebih tangguh. Tetapi, sebaliknya yang terjadi pada tahun 2022 lalu, Rupiah babak belur ketika Dollar AS menguat akibat naiknya suku bunga di Amerika Serikat.
Presiden Joko Widodo pun dalam arahannya pada Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Rabu (11/1) meminta agar pertumbuhan ekspor Indonesia yang selama ini positif disertai neraca perdagangan surplus, perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa di dalam negeri.
Karena itu, Presiden memerintahkan agar Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor direvisi. “Saat ini, hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang diwajibkan masuk ke dalam negeri. Nah, ini kita masukan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur,” ujar Menteri Koordiantor Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Ratas, Rabu (11/1).
Bank Indonesia juga sejak Desember 2022 lalu berupaya menarik devisa hasil ekspor ini ke dalam negeri dengan menerbitkan instrumen operasi moneter valas yang baru dalam bentuk term doposit valas.
Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia mengatakan sejak awal Desember 2022 Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah soal pasokan Dollar di dalam negeri yang kurang di saat nilai ekspor tinggi ini. Sebagai institusi yang menjaga stabilitas Rupiah, ada concern dari Bank Indonesia untuk menjaga pasokan valas.
Menanggapi kebijakan mengembalikan ke dalam negeri devisa hasil ekspor dan menyimpannya di dalam negeri lebih lama, Joko Supriyono mengatakan sebenarnya ini isu lama. “Tetapi, saya lihat sekarang ini pemerintah sudah punya rencana untuk bikin regulasi yang diberikan insentif, semacam term deposit,” ujar Joko.
Joko mengatakan pelaku industri sawit menunggu implementasi dari regulasi tersebut. Menurutnya bila insentif yang diberikan pemerintah menguntungkan, eskportir tentu akan menyimpan devisa hasil ekspornya di dalam negeri lebih lama.
“Jadi, kalau selama ini dikomplein terus kenapa tidak diparkir di dalam negeri, ya mungkin karena urusan insentif itu. Kalau pemerintah menawarkan insentif terhadap dana hasil ekspor, ini suatu kemajuan. Kita mesti support, nanti kita lihat implementasinya,” ujar Joko.
