Kolaborasi OJK dan Kemenko Polhukam untuk Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) menyepakati kerja sama penguatan koordinasi tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga yang diharapkan dapat mendorong sinergitas penegakan hukum di bidang sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan kerja sama ini diharapkan bisa menutup celah hukum yang muncul sejalan dengan perkembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan akibat cepatnya pertumbuhan teknologi informasi.

“OJK akan terus melakukan perlindungan konsumen walaupun dudukan hukum belum jelas. Makanya kita koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Moh. Mahfud MD menjelaskan kesepakatan ini muncul karena adanya kepentingan yang sama antara OJK dan Kemenko Polhukam dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

“Kita perkuat lagi langkah-langkah koordinasi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini. Diperlukan adanya tindak lanjut perjanjian kerja sama yang lebih teknis agar dapat terbangun kemitraan yang strategis, tidak hanya dengan OJK, tetapi juga dengan penegak hukum dan lembaga/kementerian juga pemangku kepentingan lainnya,” kata Mahfud.

Ruang lingkup kerja sama dan koordinasi yang disepakati antara lain kebijakan di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan; pengelolaan dan penanganan isu di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan; dukungan dalam rangka penyusunan regulasi dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan; penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan pertukaran data dan/atau informasi.