Politics
Ketua MPR: Kami Kesulitan Berkoordinasi dengan Menkeu
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan kesulitan lembaganya untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam hal penganggaran. MPR bahkan beberapa kali ...Sikapi Covid-19 Varian Omicron, Ini Instruksi Ketum PDI Perjuangan kepada Kadernya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan secara khusus kepada seluruh kader untuk merespons cepat informasi dan peringatan pemerintah terkait munculnya varian ...Tindaklanjuti Putusan MK, DPR Masukkan UU Cipta Kerja Prolegnas Prioritas 2022
DPR akan memasukkan Undang Undang (UU) Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2022. Keputusan ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah ...Komisi XI DPR Setujui 2 Nama Ini sebagai Deputi Gubernur BI Terpilih, Siapa Saja?
Komisi XI DPR menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Keputusan tersebut diambil setelah melakukan uji kelayakan ...Soal Varian Omicron, Anggota Komisi IX Ini Minta Pemerintah Lindungi WNI di Hong Kong
Pemerintah diminta melindungi warga negara Indonesia (WNI) khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Hong Kong. Perlindungan itu terkait dengan merebaknya ...Memahami Usulan dan Risiko Digitalisasi Rupiah, Ini Penjelasannya
Usulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung soal penerbitan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk meredam disrupsi ...Ketua Komisi V DPR Komitmen Kawal Pembangunan dari Pinggiran
Komitmen membangun dari pinggiran yang menjadi salah satu ciri khas pembangunan di era Presiden Joko Widodo perlu terus dikawal. Dengan demikian, masyarakat ...DPR Tindaklanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja dan Akan Dibahas Sebelum Reses Nanti
Badan kajian DPR disebut telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang disebut sebagai tidak konstitusional bersyarat. ...Politikus PDI Perjuangan Desak KLHK Tidak Ubah Status Cagar Alam di NTT
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta tidak mengubah status cagar alam Gunung Mutis yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Apalagi ...DPR: Varian Baru Muncul, Pemerintah Diminta Kaji Kembali Masa Karantina dari Luar Negeri
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah mengkaji kembali masa waktu karantina kedatangan luar negeri. Desakan itu sebaga respons untuk mengantisipasi ...
