Soal Peran Danantara dalam Revisi UU BUMN, Jangan Malu Belajar dari Malaysia dan India

0
89

Revisi Undang-Undang  Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN kini tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat [DPR]. Bakal ada perubahan fundamental bila nanti revisi ini berjalan mulus.

Kementerian BUMN yang selama ini menjadi kuasa pengelola saham BUMN tak lagi sendirian. Tetapi, akan ada lembaga baru yang mengelola BUMN, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara [BPI Danantara] yang sudah dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Baik Kementerian BUMN maupun Danantara nanti sama-sama bertanggung jawab langsung ke Presiden. Namun, Kementerian tidak lagi berperan mengoperasikan BUMN seperti saat ini, karena peran itu akan dimainkan oleh Danantara.

Kementerian BUMN akan menjadi non operating super holding dan akan menguasakan keseluruhan operasional BUMN kepada Danantara, baik dalam bentuk holding operasional maupun holding investasi. 

Kementerian BUMN memegang saham Seri A masing-masing BUMN.

“Jadi, kementerian BUMN kalau dalam konteks ini, dia hanya sebagai pengawas, makanya dia memegang saham Seri A. Meskipun cuma selembar, dia boleh memveto keputusan dari BPI Danantara kalau dianggap bertentangan dengan kepentingan negara lewat dewan pengawas,” ujar Toto Pranoto dalam Rapat dengan Panitia Kerja RUU BUMN Komisi VI DPR RI, Kamis (30/1).

Belajarlah ke Malaysia

Sebagai holding operasi, Danantara akan menjalankan peran Kementerian BUMN saat ini, seperti menetapkan target-target yang harus dicapai oleh BUMN, misalnya target laba dan dividen.

Baca Juga :   Penegakan Hukum Jiwasraya-Asabri Tidak Benar, Bikin Investor Kabur

Kalau fungsi holding investasi apa? Ini menurut saya menarik. Itu yang dalam konteks sekarang belum dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian BUMN. Jadi, holding investasi itu menurut saya adalah sama seperti yang dikerjakan oleh Khazanah Malaysia,” ujar Toto.

Khazanah, kata Toto, tak hanya mengelola investasi portofolio, tetapi juga mengelola aset-aset strategis sebagai katalis  untuk mempercepat proses pembangunan yang menjadi agenda Pemerintah Malaysia. Toto berkata, Danantara juga harusnya menjadi lembaga yang mendorong investasi pada sektor-sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia seperti ketahanan energi, pangan dan farmasi.

“Dalam case Khazanah, Pemerintah Malaysia mau menumbuhkan kota industri baru di Johor. Maka, Khazanah kemudian membuat inisiasi membuat Kota Baru Iskandar di Johor. Itu adalah industrial park baru yang dibuat sebagai prioritas Pemerintah Malaysia lewat Khazanah. Jadi, dia tidak semata-mata kelola investment portfolio, tetapi juga masuk ke develop aset,” ujar Toto.

Selain itu, tambah Toto, Khazanah juga menjadi ‘dokter’ untuk perusahaan milik negara yang di ambang kebangkrutan, seperti terhadap Malaysia Airlines yang nyaris bangkrut beberapa tahun lalu setelah salah satu armadanya jatuh.

Baca Juga :   Memiliki Modal Lebih dari Rp1.000 Triliun, Ini Profil Danantara, Lembaga Baru yang Dibentuk Pemerintah dan DPR untuk Kelola BUMN

“Khazanahlah yang berfungsi sebagai dokternya untuk mengelola,” ujarnya.

Saat ini, Khazanah fokus pada empat bidang yaitu konektivitas, transisi energi, digitalisasi, dan katalis untuk pusat-pusat pertumbuhan baru.

“Kira-kira ini nanti mirip kalau Danantara diposisikan sebagai, bukan saja pengelola portofolio, tetapi juga sebagai pengelola strategic asset,” ujar Toto.

Belajar juga ke India

Tak hanya menengok ke Malaysia, Indonesia juga perlu belajar ke India. Toto mengatakan, India memiliki The National Infrastructure Investment Fund (NIIF) yang berperan penting dalam menarik investasi asing langsung [foreign direct investment].

Sebanyak 49% saham NIIF dimiliki oleh Pemerintah India, sementara sisanya adalah investor domestik dan investor global. Lembaga investasi seperti Abu Dhabi Investment Authority, Australian Super, Ontario Teachers’ Pension Plan, Temasek, dan lainnya telah menjadi investor NIIF untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan di India.

Model seperti NIIF ini, kata Toto, juga bisa dijalankan oleh Danantara dalam fungsinya sebagai strategic investment fund. Danantara bisa mengundang investor global untuk proyek-proyek strategis yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia.

“Danantara bisa undang global investor datang, maka target pemerintah, ‘kami ingin tumbuh ekonomi 7% atau 8%’, itu nggak bisa lagi hanya didasarkan pada kemampuan APBN. Tetapi bagaimana supaya foreign direct investment lebih banyak masuk. Caranya melalui model seperti di India,” ujar Toto.

Baca Juga :   UU BUMN Perkuat Kewenangan Bank Himbara Melakukan Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang Macet

Toto yakin investor global akan mau bermitra dengan Danantara, karena lembaga ini mengelola aset di atas Rp10.000 triliun. Dengan aset jumbo seperti ini, menurut Toto, investor global tak ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena ada mitra lokal yang bisa berbagi risiko.

Namun, Danantara mesti dikelola secara independen dan profesional, kata Toto.

“Jadi enggak mungkin dikelola model birokrasi seperti Kementerian sekarang. Jadi, harus ada orang profesional yang punya track record,” ujarnya.

Temasek dan Khazanah, kata dia, bahkan merekrut profesional yang memiliki reputasi global sebagai penasihat investasinya.

“Di situ ada mantan CEO Volvo, ada mantan CEO Royal Dutch Shell, ada mantan Presiden Bank Dunia, duduk sebagai penasihat investasi di Temasek. Kalau nanti Danantara harus going global sebagai global player, jadi jangan ragu juga kita mainnya di lautan internasional,” ujarnya.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics