Solusi Holistik agar UMKM Naik Kelas
Ekosistem sektor usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah yang sehat menjadi kunci pelaku usaha UMKM naik kelas. Dan tentunya dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, M Riza Damanik mengatakan strategi pemerintah agar UMKM terutama kelompok ultramikro dan mikro naik kelas adalah menciptakan ekosistem yang sehat.
Menurut Riza, pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.
“Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar dia.
Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan.
Perizinan ini menurut dia penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan.
Menurut Riza hingga kuartal II tahun 2025 sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.
“PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” ujarnya.
Adapun PT PNM sudah berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah hingga saat ini. Bagi PNM, fasilitas ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.
Selain itu, Riza menuturkan bahwa UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Dia mengungkap mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.
Dalam forum yang sama, yakni Forum bertajuk “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan”, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menilai bahwa semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM.
“Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa enggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani.
Pemerintah mestinya mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien.
“Jadi menurut saya, kita itu ‘kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu’ jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tuturnya.
Terlebih lagi, Aviliani menyebut perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra mengatakan menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.
Dari target tersebut pada semester I tahun 2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.
PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahun lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.
“Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga, ujar Ismed.
Berbicara isu yang sama, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.
Rekayasa sosial, menurut Arief, penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan perlu didukung untuk agar lebih percara diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.
“Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” ujar dia.
PNM Mekaar, produk dari PNM untuk kaum perempuan pengusaha ultramikro kini sudah melayani 22,4 juta nasabah.
Produk pembiayaan ini, menurut Arief, sejak awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, karena itu sasarannya adalah masyarakat prasejahtera dan rentan sejahtera.
“Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” ujar dia.
Saat ini PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), selain itu PNM juga menghimpun dari pasar modal dan bond. PNM menerbitkan “Orange bond” sebuah instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan.
“Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka sustain dalam usaha,” tegas Arief.
