Perang Timur Tengah dan Ekonomi Digital Indonesia

Ketika rudal-rudal kembali menghujani langit Timur Tengah, harga minyak mentah Brent langsung melonjak melampaui US$90 per barel. Reaksi pasar itu bisa diprediksi. Yang tidak banyak disadari adalah efek riak yang bergerak diam-diam ke arah lain, ke pusat data di Cikarang, ke ekosistem fintech di Sudirman, ke jutaan pengemudi ojek daring yang menghitung ulang pengeluaran harian mereka. Konflik itu terasa jauh secara geografis, tetapi dampaknya berdenyut di jantung ekonomi digital Indonesia, sistem yang selama ini dikira imun terhadap guncangan dunia fisik.

Inilah paradoks besar era kita, semakin kita bergantung pada ekonomi digital, semakin mengira diri kita terbebas dari kerapuhan dunia lama. Padahal justru sebaliknya.

Namun, Indonesia masih layak berbangga. Menurut laporan e-Conomy SEA 2024 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus US$130 miliar pada 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Penetrasi e-commerce, pertumbuhan fintech, dan gelombang investasi pada infrastruktur artificial intelligence (AI) dan cloud seolah membentuk narasi tunggal, yakni digitalisasi adalah jalan keluar dari segala ketidakpastian ekonomi konvensional.

Pemerintah pun ikut mengorkestrasi narasi ini. Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024, kebijakan data center di Batam dan Ibu Kota Nusantara, serta target 1.000 startup digital nasional menjadi bukti bahwa Indonesia menaruh banyak harapan pada ekonomi berbasis bit dan piksel.

Fondasi optimisme itu tidak berdiri di ruang hampa. Di balik setiap klik transaksi, ada turbin berputar. Di balik setiap permintaan ke server AI, ada kilowatt-jam yang dikonsumsi. Di Indonesia, kilowatt-jam itu masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang harganya ditentukan oleh stabilitas Teluk Persia.

Yang juga perlu diketahui, ekonomi digital pun haus energi. Ini fakta yang jarang muncul dalam diskusi teknologi, sebuah pusat data berukuran menengah membutuhkan listrik setara puluhan ribu rumah tangga. Secara global, pusat data mengonsumsi sekitar 1–2% total listrik dunia, dan angka itu akan berlipat seiring ledakan penggunaan AI generatif. Goldman Sachs memperkirakan konsumsi listrik data center akan tumbuh 160% pada 2030 dibanding 2023.

Indonesia, yang masih menghasilkan sekitar 60% listriknya dari batu bara dan bahan bakar minyak (BBM), tidak terisolasi dari gejolak harga energi global. Ketika konflik Timur Tengah menekan pasokan minyak dan mendorong harga Liquefied Natural Gas (LNG) naik, biaya operasional pusat data domestik ikut terkerek. Margin keuntungan operator digital menyusut. Pada akhirnya, tekanan itu bisa ditransmisikan ke pengguna seperti tekanan biaya berlangganan cloud, tarif SaaS, hingga komisi platform.

Ironisnya, inilah yang membuat green transition bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi ketahanan ekonomi digital. Setiap megawatt yang dihasilkan dari energi terbarukan adalah satu titik desensitisasi terhadap volatilitas geopolitik energi global.

Argumen kedua bahkan lebih struktural. Ekonomi digital Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada impor perangkat keras teknologi, server, chip semikonduktor, router, dan infrastruktur jaringan. Dalam kondisi normal pun rantai pasok ini sudah rentan; konflik bersenjata memperparahnya secara eksponensial.

Serangan Houthi di Laut Merah sejak akhir 2023, misalnya, telah menyebabkan biaya pengiriman peti kemas dari Asia ke Eropa melonjak hingga 300% pada awal 2024 menurut data Freightos Baltic Index. Jalur alternatif via Tanjung Harapan menambah waktu pengiriman dua hingga tiga minggu. Bagi industri teknologi yang beroperasi dalam siklus pengadaan yang ketat waktu, keterlambatan ini bukan sekadar gangguan logistik, hal tersebut adalah ancaman terhadap ekspansi kapasitas dan keberlangsungan layanan.

Indonesia belum memiliki industri semikonduktor domestik yang berarti. Hampir seluruh chip yang ada di dalam ponsel, laptop, perangkat Internet of Things (IoT), hingga infrastruktur AI nasional adalah produk impor, terutama dari Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, yang distribusinya melewati jalur maritim yang kini semakin terpolitisasi. Ketika jalur itu terganggu, bukan hanya harga yang naik, tapi timeline digitalisasi nasional pun bisa mundur.