Perang Timur Tengah dan Ekonomi Digital Indonesia

Internet Bukan Ruang yang Netral

Ada asumsi naif yang perlu dipatahkan, bahwa internet adalah ruang bebas alias netral, dan tak tersentuh konflik fisik. Kenyataannya, infrastruktur digital dunia sangat fisik dan sangat geopolitik.

Lebih dari 95% lalu lintas internet global mengalir melalui kabel bawah laut, jaringan yang rentan terhadap sabotase, bencana alam, dan tekanan militer. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada kabel-kabel ini untuk konektivitas internasionalnya. Putusnya kabel SEACOM di Laut Merah pada Februari 2024 akibat jangkar kapal yang terusik konflik, sempat mengganggu konektivitas di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah, merupakan contoh nyata sebuah preseden yang relevan.

Lebih jauh, infrastruktur cloud yang menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia seperti AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, adalah milik perusahaan-perusahaan Amerika yang operasionalnya tidak imun dari tekanan geopolitik. Indonesia, dalam posisi ini, adalah user, bukan owner. Ketika kepentingan geopolitik berbenturan dengan kepentingan bisnis platform global, Indonesia tidak memiliki kursi di meja negosiasi itu.

Efek domino keempat bergerak secara lebih halus namun paling dirasakan masyarakat luas. Kenaikan harga energi memicu inflasi. Inflasi menggerus daya beli. Daya beli yang menyusut menekan konsumsi digital.

Bagi ekosistem platform seperti Gojek, Tokopedia, atau Traveloka, tekanan ini datang dari dua arah sekaligus, yakni dari sisi biaya, ongkos operasional naik (BBM untuk kurir dan pengemudi, biaya listrik, biaya cloud) dan dari sisi pendapatan, konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja daring. Margin yang sudah tipis berpotensi besar semakin terjepit.

Gig economy, yang menghidupi lebih dari 22 juta pekerja platform di Indonesia menurut data Kemenaker 2023, adalah segmen yang paling rentan. Mereka tidak memiliki penyangga. Setiap lonjakan harga BBM langsung mengurangi take home pay mereka, sementara algoritma platform terus menekan tarif demi mempertahankan daya saing.

Oleh karena itu, kini saatnya merumuskan sintesis dari semua ini. Selama bertahun-tahun, ekonomi digital dipasarkan baik oleh pelaku industri maupun pemerintah, sebagai versi ekonomi yang lebih tangguh, lebih fleksibel, dan lebih tahan terhadap krisis konvensional. Krisis pandemi bahkan memperkuat narasi ini, ketika ekonomi fisik kolaps, ekonomi digital justru booming.

Namun krisis energi dan konflik geopolitik mengungkap kelemahan struktural yang selama ini tersembunyi. Ekonomi digital tidak mengangkat kaki dari dunia fisik. Ekonomi digital justru menanamkan akarnya lebih dalam ke dalam sistem energi, rantai pasok, dan infrastruktur global yang sama dan yang kini sedang terguncang.

“Ekonomi digital bukan escape dari krisis global, melainkan bagian dari sistem yang sama.” Pernyataan ini bukan pesimisme; hal ini adalah panggilan untuk realisme strategis.

Di sinilah Indonesia berdiri saat ini; di persimpangan antara peluang besar dan kerentanan yang belum sepenuhnya diakui. Peluangnya nyata, yaitu posisi geografis strategis, populasi digital yang besar, dan momentum investasi yang masih mengalir ke kawasan. Namun kerentanannya juga nyata, seperti ketergantungan pada energi fosil, belum berkembangnya industri chip domestik, serta posisi sebagai konsumen dalam rantai pasok teknologi global.

Pertanyaan strategisnya sederhana namun berat: apakah Indonesia akan terus menjadi market terbesar di Asia Tenggara, atau mulai membangun kapasitas menjadi produsen teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur digital yang berdaulat?

Kita bisa menyadari bahwa krisis memberi pelajaran kepada kita. Konflik Timur Tengah tidak hanya soal minyak, senjata, atau peta geopolitik yang bergeser. Kondisi ini adalah cermin yang memantulkan seberapa jauh kita sebagai bangsa yang sedang berlari mengejar mimpi digital, telah membangun fondasi yang kokoh, atau sekadar menara pasir yang indah.

Setiap kali harga minyak melonjak di Teluk Persia, ada sinyal yang semestinya dibaca di Jakarta; bahwa kedaulatan digital bukan soal aplikasi atau unicorn, melainkan soal energi, infrastruktur, dan keberanian untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam permainan geopolitik teknologi global.

Apakah Indonesia siap membaca sinyal itu?