KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR, Tunggu Kebutuhan Penyidikan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI 2024 dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Langkah ini akan ditentukan KPK berdasarkan kebutuhan penyidik dalam mengusut perkara yang tengah berjalan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan hingga saat ini penyidik masih mendalami berbagai keterangan saksi, termasuk informasi mengenai dugaan aliran dana sebesar US$1 juta yang disebut berasal dari pihak Kementerian Agama.
“Terkait pemanggilan Pansus Haji, nanti kami lihat kebutuhan dari penyidik seperti apa,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/06/2026).
Menurut dia, keputusan memanggil anggota Pansus Hak Angket Haji DPR akan bergantung pada hasil pendalaman yang dilakukan penyidik. Jika keterangan para saksi yang telah diperiksa dinilai belum cukup, KPK tidak menutup kemungkinan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk anggota Pansus.
“Nanti kami lihat kebutuhan dari penyidik, apakah ada kebutuhan untuk melakukan konfirmasi atau sudah cukup dari keterangan saksi-saksi yang sudah dipanggil,” ujarnya.
Budi menegaskan apabila penyidik memutuskan untuk memanggil anggota Pansus Haji DPR, KPK akan menyampaikan perkembangan tersebut kepada publik sebagai bagian dari transparansi penanganan perkara.
Sebelumnya, penyidik KPK telah mendalami dugaan adanya pemberian uang sebesar 1 juta dolar AS dari pihak di Kementerian Agama yang diduga berkaitan dengan pembentukan Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024. Sementara, mantan anggota Pansus Angket Haji DPR Luluk Nur Hamidah membantah tidak tahu adanya uang yang mengalir ke Pansus.
“Saya gak faham sama sekali soal aliran duit. Saya sih yakin ngga ada juga (aliran uang) gak terima juga, gak ada yang merayu,” kata Luluk ketika dikonfirmasi belum lama ini.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku tidak mengetahui pasti, apakah ada indikasi uang pemulus haji soal kuota ke Pansus. Dia hanya memastikan, agar KPK membongkar bila pun ada uang yang mengalir ke Pansus.
“Saya gak tahu itu. Saya gak faham jika niat untuk menyuap anggota pansus atau siapa yang diajak rembugan soal itu, tapi Pansus haji officially clear and clean dan jaga integritas. Bongkar saja kalau memang ada,” bebernya.
