Anggota Komisi IV DPR Desak Kementan Evaluasi Program Kartu Tani Senilai Rp 300 M

Anggota Komisi IV DPR Slamet mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan kartu tani. Pasalnya, pemerintah dinilai melakukan pemborosan karena harus menganggarkan Rp 300 miliar untuk mencetak kartu tani.

“Tidak main-main anggaran senilai ratusan miliar hanya untuk mencetak kartu tani. ” kata Slamet seperti dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (5/10).

Slamet menuturkan, pemerintah semestinya melakukan penghematan sehingga anggaran senilai Rp 300 miliar itu bisa dialihkan untuk pembangunan pertanian. Semisal, pembangunan sarana dan prasarana pertanian meliputi irigasi dan program lainnya yang dapat memberikan stimulus produktivitas petani.

“Uang Rp 300 miliar tersebut sebaiknya digunakan untuk menggenjot produktivitas petani, daripada habis untuk mencetak kartu tani yang manfaatnya minim dirasakan petani,” ujar Slamet.

Setelah mengamati apa yang terjadi di lapangan, kata Slamet, keberadaan kartu tani tidak serta merta membantu petani dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Padahal, Kementerian Pertanian sudah menjalankan program kartu tani hampir 5 tahun tapi justru menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tingkat petani nasional.

“Bukan menjadi solusi tapi justru menambah persoalan baru dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi,” kata Slamet.

Di samping itu, kata Slamet, persoalan impor pun menambah dampak langsung yang dirasakan petani. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari hingga Agustus 2021, Indonesia tercatat mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok yang bernilai US$ 8,37 miliar atau setara dengan Rp 118,9 triliun.

Persoalan impor terjadi, kata Slamet, lantaran buruknya tata kelola pertanian di Indonesia. Terutama yang menyangkut dengan jarak antara perencanaan dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sehingga petani tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung.