Bergabung dengan Koalisi Pemerintah, Ini Alasan PAN
Tangkapan layar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan/Iconomics
Partai Amanat Nasional (PAN) menginginkan adanya keseimbangan untuk menciptakan stabilitas dalam hal pembangunan Indonesia. Atas dasar ini pula PAN kemudian memutuskan bergabung dan menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kita putuskan memperkuat pemerintah agar dalam diskusi, dalam menyampaikan pikiran-pikiran sehingga lahir kebijakan-kebijakan yang bisa berimbang, yang melahirkan keadilan. Dan mudah-mudahan PAN ini bisa menjadi jembatan,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan lewat tayangan virtual, Selasa (5/10).
Zulkifli mengatakan, pihaknya memiliki kader-kader yang mumpuni untuk membantu pemerintahan dalam mengatasi masalah kebangsaan melalui masukan-masukan, serta konsep pemikiran. Bahkan itu sudah terbukti ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.
“Tidak ada soal yang tidak selesai kalau sudah dirunding sama Pak Hatta (Rajasa). Kita juga ada pemikir mengenai ekonomi Indonesia Sutrisno Bachir, belum lagi kami punya segudang pemikir-pemikir yang bisa memberikan saran-saran kepada pemerintah. Sehingga keputusan dan kebijakannya tepat,” ujar Zulkifli.
Adanya anggapan soal pemerintah yang tidak berpihak terhadap Islam, kata Zulkifli, hal tersebut tidak benar adanya. Sejumlah tokoh yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju, menjadi bukti keberpihakan Jokowi terhadap umat muslim di Tanah Air.
“Saya mengatakan tidak begitu, buktinya Pak Jokowi itu mengambil wakilnya Ma’ruf Amin, ulama nomor 1 ketua majelis ulama. Kedua mengambil Menkopolhukam itu Profesor Mahfud MD, sahabat saya, cendikiawan muslim, mengambil (Menko) PMK, Muhadjir Effendi cendikiawan muslim,” kata Zulkifli.
Karena itu, kata Zulkifli, perbedaan pendapat yang terjadi semasa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak menjadi penghambat dalam melakukan sesuatu sehingga dapat menciptakan perubahan dalam dinamika politik di Indonesia.
“Oleh karena itu kami memutuskan, ketimbang kami di luar, juga teriak-teriak. Karena di kita ini sistemnya bukan parlementer tapi presidensial. Pilpresnya kan sudah usai, nanti kita akan Pilpres 2024 lagi, nanti tarung lagi kan tidak apa-apa,” katanya.
