Anggota Komisi IV Ini Minta Pemerintah Hadir Jamin Udara yang Sehat untuk Rakyat

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendesak pemerintah agar hadir untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup serta udara yang sehat bagi warga DKI Jakarta dan kota besar lainnya. Tingginya angka kasus pencemaran udara di kota-kota besar seperti Jakarta menjadi perhatian semua pihak termasuk DPR.

Dengan kondisi itu, kata Johan, Indonesia dinobatkan sebagai negara ke-9 penghasil emisi karbon dioksida (CO2) di dunia. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan sanksi kepada pihak yang berwenang.

“Putusan pengadilan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di DKI Jakarta,” kata Johan dalam keterangannya, Senin (14/8).

Karena itu, kata Johan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan preventif dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah diminta menyempurnakan instrumen, pengawasan, dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha lingkungan hidup.

“Saya menilai upaya penanganan masalah pencemaran lingkungan masih sangat minim baik dari segi instrumen aturan hukum, aparat penegak hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat kita,” kata Johan lagi.

Secara terpisah, dalam rangka menangani polusi udara di Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan 4 arahan kepada kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, seluruh jajaran terkait segera merekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH) yang mampu meningkatkan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

“Siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” kata Jokowi.

Untuk jangka menengah, kata Jokowi, pihaknya meminta jajarannya konsisten melaksanakan kebijakan dalam mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. “Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ujar Jokowi lagi.

Sementara untuk jangka panjang, kata Jokowi, kementerian/lembaga terkait perlu memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dan, pentingnya mengedukasi hal-hal yang berkaitan lingkungan kepada seluruh elemen masyarakat.

“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” ujar Jokowi.