Buntut Kejadian 8 Penambang di Banyumas, Pemerintah Diminta Perbaiki Pertambangan Rakyat

Anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto meminta pemerintah memperbaiki dan menata sistem, serta tata kelola sektor pertambangan rakyat. Permintaan tersebut sebagai tindak lanjut insiden 8 penambang yang terjebak di dalam lubang galian emas ilegal di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah.

Belajar dari peristiwa itu, kata Rofik, pemerintah perlu memperketa perizinan mulai dari penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) hingga izin pertambangan rakyat (IPR). Dengan demikian, tidak ada lagi pertambangan rakyat yang ilegal.

“Kalau ilegal artinya pemerintah bisa lepas tangan, tidak memembina dan mengawasi, dan yang akan muncul adalah praktik usaha pertambangan yang membahayakan pelaku dan lingkungan masyarakat di sekitarnya,” kata Rofik dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Rofik menilainya bersifat sentralistik. Soalnya izin hanya diberikan menteri kepada perseorangan dan koperasi setempat.

Menurut Rofik, kebijakan tersebut tidak sebanding dengan luasnya wilayah Indonesia, dan jumlah potensi tambang rakyat yang tersebar. Untuk itu, perlu diberlakukan mekanisme kerja sama dan sinergi yang konsisten antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Sekadar catatan, menurut data Kementerian ESDM, hingga Kuartal III/2022, ada lebih dari 2.700 tambang ilegal di Indonesia. Ini jumlah yang sangat banyak,” ujar Rofik.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, 8 penambang terjebak di lubang galian sejak 25 Juli 2023. Para penambang terjebak karena air tiba-tiba masuk dan menggenangi lubang tambang di kawasan pertambangan tersebut. Sebanyak 8 korban yang terjebak dinyatakan meninggal dunia, setelah tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan operasi pencarian korban pada 1 Agustus lalu.