Anggota Komisi VII Desak Pemerintah Ajukan Banding atas Putusan WTO soal Nikel

Menurut Falah, kebijakan melarang ekspor bijih nikel merupakan hak Indonesia sebagai negara yang mengelola sumber daya alamnya sendiri. Di samping itu, peningkatan hilirisasi nikel dalam negeri  dinilai dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, daripada harus melakukan ekspor bahan mentah ke luar negeri.

“Peningkatan nilai tambah adalah amanat UU No. 13/2020 tentang Minerba yang harus kita jalankan,” ujar Falah.

Sebelumnya, rekan Falah di Komisi VII, Bambang DH mengatakan, pemerintah terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan sehingga menyebabkan Indonesia gagal dalam sengketa gugatan ekspor nikel.

“Mungkin ke depan kita mesti cermat, kita ini tampaknya dengan tren global ini ada kesepakatan kemudian kita meratifikasi, namun di bidang ekonomi kita cuma menjadi pasar saja,” ujar Bambang.

Kemudian, kata Bambang, dalam kunjungannya beberapa kali dinilai hilirisasi nikel belum optimal, hanya terdapat pengolahan menjadi batangan atau lempengan micro nikel. Untuk itu, pemerintah diminta meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel.

“Padahal kita tahu negara (tujuan ekspor) yang menerima paling banyak bahkan persentasenya sampai 80% hingga 90% dari ekspor batangan nikel itu. Tentu sangat merugikan. Kami ingin agar keinginan presiden untuk mengekspor barang tidak dalam bentuk mentah, atau setengah jadi, betul-betul kita tekankan,” kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan pemerintah akan mengajukan banding terhadap keputusan WTO itu. Apalagi pemerintah disebut masih berpeluang untuk mengambil langkah hukum tersebut, karena keputusan WTO belum sepenuhnya mengikat.