Negara Diminta Hadir untuk Realisasikan Kesejahteraan dan Keamanan Hakim

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menilai kesejahteraan dan keamanan hakim sebagai pejabat negara belum layak. Padahal, seorang hakim memiliki pekerjaan dan tanggung jawab besar sehingga harusnya mendapatkan fasilitas serta jaminan kesehatan yang baik.

Dengan demikian, kata Adies, dapat membawa kesejahteraan bagi para hakim terutama yang berada di daerah. Itu sebabnya, negara perlu hadir dan memberikan perhatian kepada para hakim itu.

“Dengan anggaran Mahkamah Agung (MA) yang mencapai sekitar Rp 11,8 triliun, seharusnya bisa memberikan penggantian mobil dinas yang baru,” kata Adies dalam keterangannya, Kamis (13/10).

Adies menuturkan, sesuai hasil pertemuan Komisi III dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan negeri militer terungkap para hakim hanya mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas yang tergolong kecil.

“Hanya tinggal dengan keadaan seadanya dan mereka pun harus menggunakan alat transportasi umum agar dapat sampai dari satu pengadilan ke pengadilan lain, ini sangat memprihatinkan,” ujar Adies.

Karena itu, kata Adies, MA juga perlu bertanggung jawab terhadap hakim-hakim yang berada di bawah, terutama dalam menjamin kesejahteraannya baik dari sisi bangunan tempat kerja maupun tempat tinggal.

“Terakhir terkait pensiunan para hakim yang sudah mengabdi puluhan tahun harus diberikan penghargaan sesuai masa kerjanya jangan sampai dikesampingkan tanggung jawab dan hak mereka. Dengan demikian terkait hal tersebut DPR akan kembali mengusulkan tentang RUU Jabatan Hakim,” katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui usulan tambahan anggaran MA senilai Rp 2,4 triliun. Dalam kesempatan itu, Komisi III juga mendapat penjelasan bahwa Kementerian Keuangan menetapkan pagu anggaran 2023 senilai Rp 12,2 triliun sehingga total anggaran MA menjadi Rp 14,7 triliun.

Sekretaris MA Hasbi Hasan menuturkan, alokasi pagu anggaran MA pada 2023 mencapai Rp 12,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp 413,4 miliar dari anggaran sebelumnya.

Anggaran tersebut, kata Hasbi, akan dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 7,7 triliun, belanja barang Rp 2,7 triliun, dan belanja modal Rp 1,8 triliun. MA telah mengusulkan tambahan anggaran 2023 dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada 2 Juni 2022 senilai Rp 413,4 miliar.