Pertamina Perlu Koordinasi dengan Berbagai Pihak untuk Ketersediaan dan Distribusi BBM

Komisi VI DPR mendesak PT Pertamina (Persero) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

“Melalui mekanisme-mekanisme pembatasan serta pengawasan secara ketat termasuk penegakan hukum dan optimalisasi penerapan teknologi informasi,” kata Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9).

Martin mengatakan, pihaknya juga mendorong Pertamina berkoordinasi dengan kementerian/lembaga berwenang soal penerbitan regulasi yang mengatur kriteria penerima BBM bersubsidi. “Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 jo Perpres Nomor 117 Tahun 2021,” ujar Martin.

Menurut Martin, Pertamina perlu menyiapkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko guna mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang dapat memberikan dampak kenaikan harga BBM nasional. Lalu, Pertamina juga perlu mempercepat implementasi penyediaan BBM kepada kelompok nelayan dan petani melalui skema Solar untuk koperasi nelayan secara menyeluruh, termasuk pengembangan bagi petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Komisi VI mendorong PT Pertamina untuk terus melakukan efisiensi biaya dalam rangka reformulasi harga BBM yang lebih kompetitif,” kata Martin.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengucapkan terima kasih kepada anggota dan pimpinan Komisi VI yang telah memberikan arahan serta masukan kepada Pertamina. Seluruh jawaban atas pertanyaan dan tanggapan Komisi VI yang belum direspons, akan disampaikan secara tertulis sesuai dengan tenggang waktu yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan juga challenge yang diberikan kepada kami. Tentu ini akan membuat kami menjadi lebih baik,” tutur Nicke.