Rencana Pertemuan Puan-Prabowo Dinilai untuk Redam Tensi Politik dan Wacana Hak Angket, Benarkah?
Ilustrasi koalisi partai politik/Istimewa
Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dinilai sebagai langkah jitu meredam situasi politik pasca-Pilpres 2024. Rencana pertemuan itu disebut bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024.
“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024,” kata
Direktur Executive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa di Jakarta, Jumat (12/4).
Sebagaimana diketahui, rencana Puan bertemu dengan Prabowo ini terungkap dari politisi PDI Perjuangan Said Abdullah. Said menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan Puan untuk berkomunikasi dengan Prabowo.
Menurut Solissa, rencana pertemuan Puan-Prabowo itu juga untuk mengatur jadwal pertemuan Prabowo dan Megawati. Diperkirakan pertemuan itu akan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan hasil putusan sengketa hasil Pilpres 2024.
Pertemuan Prabowo dan Puan ini, kata Solissa, memiliki 2 perspektif yakni untuk kepentingan Prabowo pasca-memenangi Pilpres 2024 dan meredam wacana hak angket serta menjaga kepentingan PDI Perjuangan soal posisi ketua DPR.
“Pertemuan ini menurut saya bisa dibaca dari 2 perspektif terutama berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 di DPR,” kata Solissa.
“Saat itu PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi ketua DPR karena perubahan UU MD3,” tambah Solissa.
Meski demikian, kata Solissa, pertemuan Puan-Prabowo tak lalu membuat PDI Perjuangan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. “Hubungan antara Megawati dan Joko Widodo serta Gibran yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDI Perjuangan masuk dalam koalisi,” kata Solissa lagi.
Masih kata Solissa, dengan adanya pertemuan Puan-Prabowo, maka kemungkinan wacana hak angket di DPR pun akan hilang. Apalagi PDI Perjuangan dengan kursi terbanyak cukup berpengaruh dalam pembentukan hak angket tersebut.
“Jika Megawati dan Prabowo jadi bertemu maka hak angket akan layu,” katanya.
