Seluruh Fraksi di DPT Setujui Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2024
Rapat paripurna DPR soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024/Iconomics
Seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Karena itu, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasannya ke tahap selanjutnya.
Selanjutnya, kata Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus Freidrich, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), pemerintah akan memberi tanggapannya atas pandangan seluruh fraksi itu. “Telah dijadwalkan Bamus DPR untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (30/5) pekan depan,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung dengan kebijakan belanja negara yang ditujukan untuk penguatan kualitas belanja, agar dapat menghasilkan output dan outcome yang optimal.
Dalam jangka pendek, kata Sri Mulyani, belanja negara akan mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara untuk jangka panjang, akan digunakan untuk memperkuat kualitas sumber daya masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan institusi.
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, kebijakan belanja negara pada 2024 ini, juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran target prioritas nasional dan juga menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
“Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk memeratakan kesejahteraan dan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan baik antar golongan, maupun antar wilayah,” kata Sri Mulyani.
Berikut asumsi makro perekonomian Indonesia pada 2024:
– Pertumbuhan ekonomi: 5,3-5,7%
– Inflasi: 1,5-3,5%
– Nilai tukar rupiah: Rp 14.700-Rp 15.300 per US$
– Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 6-6,91%
– Harga minyak mentah US$75-US$ 85 per barel
– Lifting minyak: 597=652 ribu barel per hari
– Lifting gas: 999.000-1,05 juta barel setara minyak per hari
