Setelah Mundur sebagai Sekjen Hanura, Ini Alasan Gede Pasek Bikin PKN

Proses pembentukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) disebut melewati jalan panjang. Saat ini prosesnya sudah masuk dalam tahap kelengkapan administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut Ketua Umum PKN Gede Pasek, banyak pihak yang ikut membantu dalam persiapan dan pendaftaran PKN ke Kemenkumham. Dampaknya, mempercepat proses pembentukan PKN baik di DKI Jakarta maupun persiapan pembentukan kader di daerah-daerah.

“Artinya secara tahapan cukup cepat dan kami juga punya tempat untuk konsolidasi di Jakarta, dan embrio di daerah juga sudah mulai berjalan. Kami jadi kelabakan sendiri, kok sangat cepat,” kata Pasek kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).

Pasek membenarkan beberapa nama penggagas PKN dekat dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Bahkan pembentukan dan pendirian PKN diinisiasi oleh beberapa orang yang dekat dengan Anas sewaktu di Demokrat. Kepada Anas, Pasek memohon doa restu atas pembentukan PKN.

“Tetapi posisi Mas Anas itu kan masih ada di dalam. Jadi posisi kami datang ke beliau minta doa restu, dan kita diskusi. Kenapa doa restu kita mintakan kepada beliau? Karena itu adalah sahabat kita, yang kedua doa orang teraniaya itu biasanya berkah dan manjur,” ujar Pasek.

Terkait pengunduran dirinya sebagai Sekjen Partai Hanura, Pasek mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan elite Hanura termasuk dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan mendiskusikan hal tersebut. Hasilnya tidak ada masalah soal pengunduran dirinya itu.

“Secara silaturahmi beliau (OSO) adalah bapak saya juga. Bahkan sebelum saya berhenti tanggal 28 (Oktober) itu saya bertemu dengan ketua dewan kehormatan, ketua tim akselerasi untuk saya sampaikan bahwa saya sudah tidak bisa lagi membantu secara administrasi karena saya mau fokus di tempat yang baru,” ujar Pasek.

Pasek mengatakan, salah satu alasannya mundur dari Hanura, tahun ini merupakan kesempatan yang baik untuk menentukan arah politik, dengan partai baru untuk menyambut Pemilu 2024. Jika melewati tahun ini, maka diperkirakan tidak ada satu orang pun bisa membuat partai politik untuk bisa ikut Pemilu 2024.

“Ini pun sudah mepet sekali. Jadi kita harus rasional, jadi ini pilihan politik,” katanya.