Soroti Aksi Massa di Pati, Komisi II DPR Nilai Komunikasi Bupati Sudewo Kurang Baik
Gedung DPR-MPR/Dok. Iconomics
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai komunikasi kurang baik oleh Bupati Pati, Sudewo menjadi pemicu aksi unjuk rasa secara besar-besaran oleh masyarakat di Pati, Jawa Tengah.
Dia mendorong agar pejabat publik memperbaiki komunikasinya, terutama soal isu sensitif, dengan berkaca dari unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/08/2025).
Hal-hal seperti yang menyangkut hajat masyarakat banyak, kata Rifqinizamy, harus dikomunikasikan dengan baik, terutama soal kondisi keuangan daerah dan kebijakan publik.
“Soal komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat, apapun kebijakan yang ingin diambil sedapat mungkin pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada rakyatnya,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/08/2025).
Dia menyadari reaksi masyarakat Pati terhadap pejabatnya itu karena komunikasi yang kurang baik, sehingga memicu gesekan yang begitu besar.
“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dan rakyat sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujar Rifqinizamy.
Karena bagaimana pun, kata dia, unjuk rasa masyarakat Pati adalah bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasi lewat jalur normal.
“Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat, karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” beber dia.
Dia pun memahami bahwa rencana kenaikan pajak PBB P2 hingga 250% yang disampaikan oleh Sudewo adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun komunikasi publik yang kurang baik berujung dengan unjuk rasa di Pati.
Rifqinizamy pun meminta agar APBD dibuka sehingga masyarakat mengetahui angka pendapatan daerahnya dan juga kebutuhan daerahnya.
“Kalaupun misalnya kebutuhan-kebutuhan daerah itu belum mampu dibiayai oleh APBD-nya, maka sampaikan kepada masyarakat bahwa daerah belum mampu melakukan program-program yang awalnya sudah dicanangkan, karena tidak ada uangnya. Nah komunikasi ini menjadi penting untuk kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus sensitif terhadap publik serta melibatkan publik,” pungkasnya.
Diketahui, Partai Gerindra langsung bersikap kepada kadernya buntut dari kericuhan yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Pasalnya, Bupati Sudewo merupakan kader Partai Gerindra.
Selama memimpin Pati, warga menilai sikap Sudewo arogan sehingga memicu aksi protes massa pada Rabu (13/08/2025). Atas hal itu lah, Pengurus pusat DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sugiono telah membina Bupati Pati Sudewo.
Prasetyo, yang juga Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra juga menyebut telah membina secara langsung Bupati Sudewo.
“Gerindra secara internal, kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama, itu kami lakukan. Pembinaan itu, kita lakukan baik dari Pak Sekjen Sugiono, maupun melalui Ketua DPP, kami sendiri pun juga selaku ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Rabu (13/08/2025).
Pembinaan yang dimaksud oleh Prasetyo yakni salah satunya imbauan agar sebagai seorang pejabat publik, setiap kader partai harus senantiasa berhati-hati terutama dalam bersikap dan bertutur kata di hadapan publik. Apalagi itu menyangkut kebijakan yang kemudian memancing reaksi publik.
“Sebagai pejabat publik, apalagi juga membawa nama baik partai di situlah memang kita harus berhati-hati, dan dalam perjalanannya juga kita lihat Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf ya terhadap statement yang mungkin itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati,” kata Prasetyo.
Prasetyo mengungkap Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra juga telah memonitor situasi di Pati. Terutama setelah kebijakan Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250% diprotes masyarakat dan akhirnya kenaikan itu pun dibatalkan.
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, juga menyayangkan situasi di Pati itu. Diketahui, ratusan ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah untuk berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur.
Aksi itu kemudian berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.
Akan tetapi, kehadiran Sudewo kemudian memicu kemarahan publik terlihat dari aksi lemparan sandal dan botol plastik air minum kemasan ke arah Sudewo. Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran.
