Tim Pengawas Haji Kecewa, Spesifikasi Bus untuk Jemaah Tak Sesuai Kesepakatan
Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti masalah layanan transportasi bus jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji karena tak sesuai kesepakatan. Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Marwan Dasopang merasa kecewa karena bus yang disediakan tak sesuai.
“Ya, kita tentu kecewa. Bus yang digunakan itu tidak seperti yang kita putuskan, yaitu bus masyarakat. Bukan bus sekolah, bukan pula bus shalawat,” kata Marwan ketika melakukan pemantauan langsung jamaah haji Indonesia di Jarwal, Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, seperti yang tertuang dalam rilisnya, Kamis (05/06/2025).
Pada fakta di lapangan, lanjut dia, Timwas Haji DPR RI malah mendapati penggunaan bus shalawat dan bus sekolah untuk pengangkutan jemaah haji Indonesia ke Arafah menjelang puncak haji.
Padahal, armada yang disepakati untuk perjalanan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) merupakan bus masyair sebagai bus khusus yang disiapkan untuk puncak ibadah haji.
Oleh karena itu, penggunaan bus non masyair patut untuk dievaluasi dari sisi kenyamanan, kesiapan, dan kesesuaian fungsi.
“Ini jadi bahan evaluasi. Kok bisa bus sekolah dan bus shalawat masih digunakan untuk mengangkut jemaah ke Arafah? Padahal mereka seharusnya mendapat layanan dari bus khusus,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa bus shalawat dan bus masyair memiliki perbedaan fungsi, rute, dan waktu operasi yang sangat mendasar, sebab bus masyair hanya beroperasi secara intensif saat puncak ibadah haji untuk digunakan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Sebaliknya, sambung dia, bus shawalat yang beroperasi 24 jam selama masa ibadah haji reguler dirancang khusus untuk antarjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
“Jika berdasarkan rute bus, bus shalawat melayani area sekitar Makkah dan hotel jemaah, sedangkan bus masyair melayani rute strategis yang telah ditetapkan berupa Makkah-Arafah, Arafah-Muzdalifah, Muzdalifah-Mina, dan Mina-Makkah,” kata dia.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan sesuai rencana dan komitmen awal yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan penyedia layanan transportasi atau syarikat. Dia menilai ketidaksesuaian itu sebagai bentuk lemahnya pengawasan teknis yang harus segera diperbaiki.
“Kami minta ini jadi perhatian serius. Jemaah berhak mendapatkan pelayanan terbaik, apalagi pada fase paling krusial dalam ibadah haji,” kata dia.
Leave a reply
