Tag: Tambahan
KPU Tetapkan 2 Subtema Tambahan Dalam Debat Capres Ketiga pada 7 Januari Nanti
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah 2 sub-tema yang akan menjadi pembahasan dalam debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan merupakan hasil kesepakatan ...Komisi XI Setujui Pagu Indikatif dan Usulan Tambahan Anggaran BPKP untuk 2024
Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masing-masing senilai Rp 2,1 triliun dan ...Komisi XI Setujui Pergeseran Pagu Indikatif BPK untuk Anggaran 2024
Komisi XI DPR menyetujui pergeseran pagu indikatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2024 senilai Rp 4,6 triliun. Dalam usulan awal pembicaraan ...Komisi X DPR Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kemenparekraf 2024
Komisi X DPR menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai Rp 3,4 triliun dan tambahan anggaran senilai Rp ...Komisi VI Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kemendag 2024
Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp 1,9 triliun dan usulan tambahan anggaran senilai Rp 317 miliar untuk ...Komisi VIII Minta BPKH Kaji Dulu Usulan Tambahan Biaya Penyelenggaraan Haji
Komisi VIII DPR meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji terlebih dahulu usulan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dan, itu bersumber ...Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Kuota Haji Reguler Sebanyak 8.000 di 2023
Komisi VIII DPR menyetujui tambahan kuota haji reguler sebanyak 8.000 jemaah pada 2023. Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk ...Komisi IV Minta Bapanas Susun Program Terkait Tambahan Anggaran Rp 1,2 T
Komisi IV DPR belum bisa menyetujui usulan anggaran belanja tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional (Bapanas) senilai Rp 1,2 triliun untuk 2023. Komisi ...Sesuai UU PPSK, LPS Dapat Tambahan Tugas Menjadi Lembaga Penjamin Polis Asuransi
Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disahkan sebagai undang-undang (UU), maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat kewenangan sebagai ...Komisi VI DPR Setujui Tambahan PMN KAI di 2022 untuk Proyek Kereta Cepat
Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI senilai ebesar Rp 3,2 triliun ...