Komisi VI Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kemendag 2024

Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp 1,9 triliun dan usulan tambahan anggaran senilai Rp 317 miliar untuk 2024. Kemendag bahkan diminta usulan tambahan anggaran senilai Rp 500 miliar untuk menguatkan program sosialisasi dan penambahan alokasi pasar rakyat.

“Meminta Kemendag meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran tahun 2023, sehingga sasaran program dapat tercapai secara maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam laporannya mengatakan, postur pagu indikatif Kemendag pada 2024 menurun 16,13% bila dibandingkan pagu anggaran 2023 yang mencapai Rp 2,3 triliun. Dari total 1,9 triliun tersebut, Rp 1,3 triliun akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, dan Rp 266,9 miliar untuk program perdagangan dalam negeri, serta Rp 293,2 miliar akan disalurkan untuk program perdagangan dalam negeri.

Selanjutnya, kata Zulkifli, pihaknya juga sudah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 317 miliar kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional melalui surat Menteri Perdagangan Nomor PR.02.02/348/M-DAG/SD/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Usulan tambahan anggaran tersebut, kata Zulkifli, akan dialokasikan untuk pembangunan revitalisasi pasar rakyat, pusat jajanan kuliner, dan cinderamata sebesar Rp 228 miliar; pembangunan pusat promosi produk dalam negeri sebesar Rp 35 miliar; penguatan peran promosi atase perdagangan dan ITPC sebesar Rp 45 miliar; pengembagan ekspor jasa dan produk keratif, produk primer, dan produk manufaktur sebesar Rp 9 miliar.

Zulkifli mengapresiasi dukungan dari anggota dan pimpinan Komisi VI kepada Kemendag. “Tentu sekali lagi, mudah-mudahan ini jalan yang kita rintis agar Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Terima kasih,” tutur Zulkifli.