KPK Selidiki Misteri 601 Jabatan Kosong di Balik Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pati
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami latar belakang terjadinya kekosongan masif pada 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Investigasi ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik menaruh perhatian khusus pada jumlah formasi yang kosong di 21 kecamatan tersebut. Menurutnya, angka tersebut dinilai tidak wajar dan menjadi pintu masuk terjadinya praktik lancung.
“Mengapa ada 600 lebih formasi calon perangkat desa yang kosong di wilayah Pati? Tentu ini kami dalami,” ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (04/02/2026).
Selain mencari tahu penyebab kekosongan jabatan, KPK juga membedah tahapan pengisian formasi yang dijadwalkan pada Maret 2026 tersebut.
Fokus penyelidikan kini mengarah pada perencanaan anggaran gaji perangkat desa yang bersumber dari Dana Desa.
“Kami melihat perencanaannya. Apakah di Dana Desa ini sudah dialokasikan untuk pembayaran gaji para perangkat desa yang formasinya dibuka itu? Kami sedang telusuri sinkronisasinya,” tambah Budi.
Kronologi Perkara dan Penetapan Tersangka
Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 19 Januari 2026. Sudewo diringkus bersama sejumlah pihak dan resmi ditetapkan sebagai tersangka sehari kemudian.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka utama terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan, yakni Sudewo (SDW) selaku Bupati Pati nonaktif, Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.
Selain terjerat kasus pemerasan perangkat desa, Sudewo kini menghadapi masalah hukum berlapis. KPK juga menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
