Riuh Kasus Kuota Haji Yaqut, KPK Anggap Sebagai Amunisi Dukungan Rakyat
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak merasa terganggu dengan ramainya diskursus atau bahasan publik mengenai eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Sebaliknya, KPK menganggap ini sebagai bentuk dukungan moral masyarakat yang sangat dibutuhkan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa perhatian masyarakat terhadap perkembangan kasus ini, termasuk perdebatan mengenai status tahanan rumah YCQ, adalah sinyal positif bagi penyidik.
Asep membeberkan bahwa selama ini KPK kerap menghadapi tekanan di lapangan. Ia mencontohkan bagaimana proses hukum YCQ sering kali diwarnai oleh kehadiran kelompok pendukung tersangka dalam jumlah besar, baik saat praperadilan maupun proses penahanan.
”Pada saat kami mengikuti praperadilan, yang banyak hadir adalah dari pendukungnya saudara YCQ. Begitu juga saat dilakukan penahanan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/03/2026).
Karena munculnya opini publik yang kritis, kata Asep sebagai penyeimbang kekuatan. “Dari sisi strategi, tentunya ini menguntungkan kami. Ini adalah bentuk dukungan masyarakat yang selama ini mungkin bersifat silent majority atau diam,” lanjutnya.
Meski merasa diuntungkan secara strategis, KPK menyadari bahwa penanganan kasus ini telah memicu polemik di tengah masyarakat. Bertepatan dengan suasana Lebaran, Asep menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
”Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui komentar-komentarnya. Kami juga memohon maaf atas kegaduhan yang ada di momen Lebaran ini,” ucap Asep.
KPK, kata Asep, mengakui bahwa di era digital, pertempuran kasus korupsi tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di ruang opini. Pihak tersangka, lanjut Asep, sering kali menggalang dukungan masif melalui media sosial untuk membangun narasi tertentu.
Dengan adanya pengawasan dan suara dari masyarakat luas, lanjut Asep, KPK merasa memiliki “benteng” untuk tetap tegak lurus dalam menyidik kasus kuota haji ini hingga tuntas.
