KPK Petakan Aliran Kuota Haji Tambahan, Periksa Bos PT Edipeni Travel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membedah praktik pengisian kuota haji khusus yang diduga bermasalah. Penyidik KPK pun mendalami bagaimana jatah kuota haji tambahan didistribusikan ke biro perjalanan wisata (travel) swasta.

​Pendalaman ini dilakukan saat penyidik memeriksa Christ Maharani Handayani, Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah sekaligus Direktur PT Edipeni Travel, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (07/04/2026) kemarin.

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Christ Maharani bertujuan untuk memetakan alur pembagian jatah haji dari pemerintah ke pihak swasta.

​“Saksi hadir dan didalami terkait mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota haji tambahan,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (08/04/2026).

​Langkah ini, kata dia, memperkuat indikasi adanya celah korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan yang seharusnya diperuntukkan bagi jamaah sesuai antrean resmi.

​Empat Bos Travel Mangkir

​Meski pemeriksaan saksi kunci berjalan, KPK mencatat empat petinggi perusahaan travel lainnya mangkir dari panggilan penyidik pada hari yang sama. Keempat saksi tersebut adalah ​Sri Agung Nurhayati (Direktur PT Agas Khaera Muti Hanana), Unang Abdul Fatah (Direktur Utama PT Al Amin Mulia Lestari), Suwartini (Direktur PT Al Haadi Ziarah Ampel) dan ​Dwi Puji Hastuti (Direktur Operasional PT Alhijaz Indowisata).

​Budi menjelaskan bahwa keempatnya telah mengirimkan konfirmasi terkait ketidakhadiran mereka dan meminta adanya penjadwalan ulang.

​“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” pungkas Budi.