Ketua DPR: BLT untuk Pekerja dan UMKM Harus Tepat Sasaran

Pemerintah diminta berhati-hati dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, BLT itu harus tepat sasaran sehingga membantu pekerja dan pelaku UKMK yang dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Hindari missed. Jangan sampai ada pekerja yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk karena kesalahan peng-input-an data,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (6/4).

Puan menuturkan, pihaknya meminta pemerintah menjelaskan secara detail soal realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) lewat skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Apakah penerima mendapat BSU melalui program JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya?” ujar Puan.

Puan pun mengapresiasi langkah dan upaya pemerintah yang memberikan bantuan kepada para pekerja dan pelaku usaha di masa pandemi. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa BSU diterima oleh masyarakat yang berhak.

Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan yang rencananya disalurkan pada bulan ini senilai Rp 1 juta. Total penerima subsidi rencananya 8,8 juta orang dengan dana sekitar Rp 8,8 triliun.

Sedangkan untuk pelaku UMKM, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp 600 ribu per penerima. BLT UMKM akan diberikan kepada pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan.