Baleg dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU TPKS ke Sidang Paripurna DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ke sidang paripurna untuk disahkan. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar pendapat pemerintah dan 9 fraksi di DPR.

Dari 9 fraksi itu, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak membawa RUU TPKS ke sidang paripurna. “Apakah RUU TPKS bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4).

“Setuju,” jawab anggota Baleg DPR.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, perjalanan pembahasan RUU TPKS memberikan banyak pelajaran bagi seluruh pihak untuk semakin memahami betapa pemikiran dan pertimbangan akan aturan itu beragam. Dan semunya pun sudah dituangkan secara positif bagi penyempurnaan naskah RUU TPKS.

“Dengan seluruh jerih payah waktu dan tenaga sudah dicurahkan Panja RUU TPKS dan Baleg DPR, dengan segala harap dan penantian serta kesabaran para korban dan para pendamping korban kita mengharap pada akhirnya RUU TPKS dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” kata Bintang.

Bintang menambahkan, hadirnya UU tersebut merupakan wujud nyata negara dalam mencegah bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Termasuk melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta memberikan jaminan agar hal serupa tidak terulang kembali.

“Untuk itu kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panja RUU TPKS dan Baleg DPR yang telah menunaikan tugasnya dengan sangat baik, cepat, dan di dalam suasana yang sangat kondusif,” ujar Bintang.