Menkeu Sri Mulyani Beberkan Capaian APBN 2022
Tangkapan layar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan penerimaan negara sepanjang tahun 2022. Penerimaan negara capai Rp2.626,4 triliun dari awal penyusunan APBN diasumsikan sebesar Rp1.846,1 triliun, dan direvisi pada Perpress 98/2022 menjadi Rp2.266,2, triliun.
Dari pendapatan negara tersebut komposisinya terdiri dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.
Pada total penerimaan perpajakan awalnya ditargetkan Rp1.510 triliun, direvisi menjadi Rp1.784 triliun, dan realisasinya Rp2.034 triliun. Pajak yang awalnya ditargetkan Rp1.265 triliun, direvisi dalam Perpress 98/2022 menjadi Rp1.485 dan realisasi akhirnya menjadi Rp1.716 triliun.
Adapun kepabeanan dan cukai ditargetkan menjadi Rp245 triliun, direvisi menjadi Rp299 triliun dan realisasi akhirnya sebesar Rp317,8 triliun.
Pada PNBP, target awal Rp335,6 triliun, lalu direvisi menjadi Rp481,6 triliun dan realisasi akhirnya di Rp588,3 triliun.
Pada belanja negara ditargetkan awal Rp2.714,2 triliun, direvisi menjadi Rp3.106,4 triliun dan terealisasi sebesar Rp3.090,8 triliun. Belanja negara tersebut terdapat belanja pemerintah pusat berupa belanja K/L dan Non K/L, dan subsidi energi dan kompensasi.
Belanja K/L target awalnya sebesar Rp945,8 triliun dan terealisasi pada Rp1.079,3 triliun. Belanja non K/L target awal Rp998,8 triliun, direvisi menjadi Rp1.355,9 triliun, dan terealisasi sebesar Rp1.1952 triliun.
Subsidi energi dan kompensasi target awal Rp152,5 triliun, direvisi menjadi Rp502,4 triliun, dan realisasinya sebesar Rp551,2 triliun sehingga total belanja pemerintah pusat yang terealisasikan mencapai Rp2.274,5 triliun.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa belanja non K/L, terutama subsidi energi dan kompensasi ini cukup besar realisasinya dikarenakan untuk melindungi rakyat dan melindungi ekonomi.
“Disini APBN melipatgandakan lebih dari 3 kali dari alokasi subsidi dan kompensasi, kenapa? untuk melindungi rakyat dan ekonomi karena kalau kenaikan komoditas-komoditas itu dibiarkan langsung melonjak, tanpa dilindungi dari APBN pasti masyarakat dan perekonomian akan langsung mengalami pelemahan yang signifikan. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa belanja non KL terutama subsidi energi dan kompensasi melonjaknya lebih dari 3x lipat,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 pada Selasa, (03/01/2023).
Nilai defisit pada tahun 2022 ini sebesar Rp464,3 triliun. Jika dibanding target APBN awal senilai Rp868 triliun, dan direvisi menjadi Rp840,2 triliun, realisasi defisit tersebut jumlahnya jauh lebih rendah.
Menkeu ini ungkap mengenai angka defisit yang mengalami penurunan sangat tajam. “Ini jauh lebih rendah hampir separuhnya sendiri dibandingkan tahun lalu desifit mencapai Rp775 triliun, ini adalah penurunan sangat tajam. Defisit hingga 40% kontraksi dari defisit kita ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sangat luar biasa,” lanjutnya.
