Imbas DBH DKI Jakarta Dipotong, Kemenkeu Tempatkan Sekitar Rp 20 T di Bank Jakarta untuk Industri dan UMKM
Purbaya Yudhi Sadewa
Kementerian Keuangan berencana menyalurkan dana saldo anggaran lebih (SAL) antara Rp 10-20 triliun ke PT Bank DKI (Bank Jakarta). Juga berencana menempatkan anggaran pemerintah tersebut kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaku industri dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta bisa memanfaatkan anggaran tersebut. Skemanya akan menerapkan strategi yang sama sebagaimana yang sudah dilakukan di Bank Himbara.
“Dalam waktu dekat jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp 10 triliun, Rp 20 triliun saja, bisa menyerap. Nanti itu akan menyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” kata Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).
Permintaan penyaluran dana SAL itu merupakan usulan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pasalnya, dana bagi hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat menurun senilai Rp 16 triliun.
Sebelumnya APBD pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp 95 triliun, setelah dipangkas menjadi Rp 79 triliun pada 2026. Atas dasar itu, kata Pramono, pihaknya berupaya melakukan creative financing untuk tetap menjaga ekonomi di Jakarta yang di antaranya melalui suntikan anggaran SAL dari pemerintah kepada Bank Jakarta.
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan Kementerian Keuangan ke Bank Himbara. Kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono memastikan pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta. Hanya potongan itu akan mengurangi kuota penerimaan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), atau petugas pelaksana lapangan yang mendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jakarta.
“Tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN, yang mungkin akan mengalami perubahan adalah PJLP kita. Kemarin damkar kita buka 1.000 (lowongan pekerjaan), pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang. Tapi untuk 2025 tidak mengalami perubahan,” ujar Pramono.
