Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas dan Efisiensi Jadi Kunci
Deputi Bidang Koordinasi Pengolahan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.
Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Deputi Bidang Koordinasi Pengolahan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kebijakan serta peningkatan produktivitas menjadi faktor kunci agar Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan.
“Kita bersyukur ekonomi (Indonesia) masih tumbuh di kisaran 5,12 persen di kuartal II, dan kalau lihat dari semester satu itu masih di sekitar 5 persen. Dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan, mudah-mudahan di kuartal III maupun kuartal IV kita bisa tetap berakselerasi sehingga target pertumbuhan di APBN 2025 bisa kita capai di 5,2 persen,” ujar Ferry, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).
Ia menambahkan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh kekuatan dalam negeri, baik melalui konsumsi maupun dari investasi.
Dalam paparan, Ferry menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas nasional agar Indonesia dapat mencapai visi negara maju pada 2045. Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah efisiensi investasi yang tercermin dalam rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.
“Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara peer seperti Vietnam misalnya ataupun India, dari sisi efisiensi investasi ini satu hal yang perlu terus kita turunkan. Sekarang kita di 5,79, mudah-mudahan ini bisa terus kita tekan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi akan didukung dengan perbaikan kebijakan investasi, pembiayaan, dan pasar tenaga kerja. “Pemerintah dengan berbagai upaya juga terus menurunkan ICOR ini, sehingga jadi salah satu faktor yang kita harapkan nanti bisa pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ferry menyebut, terdapat sejumlah sektor prioritas yang diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian nasional dalam periode 2025–2029. Sektor tersebut diantaranya sektor jasa, termasuk jasa keuangan yang diharapkan jadi tulang punggung perekonomian, industri manufaktur, agrikultur dan sektor konstruksi.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, transformasi digital, investasi, serta program pembangunan 3 juta rumah.
“Fokus kebijakan di 2025 dan 2029 itu kita harapkan ada peningkatan produktivitas pertanian, khususnya untuk menjaga swasembada pangan, kemudian industrialisasi melalui hilirisasi, kemudian fokus di industri padat karya maupun berorientasi ekspor,” ucap Ferry.
Ferry menyebutkan, pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari basis 5,2 persen pada 2025 menuju 8 persen pada 2029.
“Tentu ini tidak mudah, kan ada gap 3 persen, tapi dengan berbagai kolaborasi, sinergi, maupun juga perbaikan produktivitas dan efisiensi, ini kita harapkan bisa terus kita dorong,” katanya.
Dalam mendukung pertumbuhan tersebut, pemerintah juga terus memperkuat kebijakan pembiayaan. Pada 2025, jelasnya, pemerintah mengalokasikan dana Rp300 triliun untuk kredit usaha rakyat, kredit alat produksi pertanian, kredit investasi padat karya, dan kredit program perumahan.
“Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat kita di satu sisi, tapi kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan maupun penciptaan lapangan kerja,” kata Ferry.
Lebih jauh, Ferry menjelaskan bahwa koordinasi pusat dan daerah menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Di inflasi kita punya tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, kemudian untuk akses keuangan sinergi antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif dengan tim percepatan akses keuangan daerah, dan juga untuk digitalisasi kita punya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” jelasnya.
Selain kebijakan struktural, pemerintah juga menyiapkan kombinasi kebijakan jangka pendek untuk memperkuat permintaan domestik. Dalam jangka pendek pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus untuk menodorong perekonomian, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand.
“Dari sisi supply melalui penempatan uang pemerintah yang tadinya di bank sentral itu diperbankan, ini kita harapkan juga menambah likuiditas yang ada,” kata Ferry.
Sementara untuk mendorong perekonomian dari sisi permintaan, ia menyebut pemerintah memberikan stimulus bagi masyarakat berpendapatan rendah, seperti tambahan bansos sekitar Rp900 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tiga bulan.
“Ini kita harapkan bisa kita mulai bayarkan di akhir Oktober maupun di November, dengan jumlah KPM itu dua kali lipat dari kondisi normal, sebelumnya rata-rata sekitar 18,3 juta KPM, untuk yang BLT tambahan ini meng-cover 35,4 juta KPM,” ungkapnya.
Ferry menegaskan, kombinasi kebijakan struktural dan stimulus tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita harapkan dengan berbagai kombinasi antara sisi supply dan sisi demand, mudah-mudahan di kuartal keempat ini kita bisa punya pertumbuhan yang lebih baik,” tutup Ferry.
