Alasan Kejagung Cabut Status Cekal Bos Djarum Victor Hartono
Kejutan datang dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Lembaga penegak hukum tersebut resmi mencabut status pencegahan ke luar negeri (cekal) terhadap Victor Rachmat Hartono (VRH), bos Grup Djarum.
Victor tersangkut dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana manipulasi atau pengecilan kewajiban pembayaran pajak perusahaan/wajib pajak periode 2016–2020 yang melibatkan oknum di Direktorat Jenderal Pajak.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan kabar pencabutan cekal tersebut.
“Benar, terhadap yang bersangkutan (VRH) telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” ujar Anang di Jakarta pada Senin (01/12/2025).
Alasan utama di balik keputusan ini adalah sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh Victor Hartono selama proses penyidikan. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menilai tidak ada lagi kebutuhan untuk menahan pergerakan yang bersangkutan ke luar negeri.
Jejak Kasus: Libatkan Lima Pihak Penting
Kasus ini sendiri merupakan penyidikan serius yang dilakukan Jampidsus Kejagung terkait dugaan korupsi pengecilan kewajiban perpajakan oleh oknum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Untuk mengungkap tuntas, Kejagung telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi bahwa total ada lima orang yang sempat dicekal atas permintaan Kejagung dengan alasan “korupsi”.
Lima orang penting yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut berinisial KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH.
Pencegahan ini sebelumnya berlaku ketat mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Namun, dengan dicabutnya cekal terhadap VRH, kini sorotan publik tertuju pada bagaimana perkembangan status empat pihak lain serta kelanjutan penyidikan kasus pajak jumbo ini.
