BPDPKS: Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Terus Meningkat

Penyaluran dana untuk program peremajaan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus meningkat sepanjang 2018 hingga 2019. Peningkatan itu terutama setelah penerapan aplikasi online Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak Juni 2019.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, kenaikan penyaluran dana program tersebut mencapai sekitar 621% dari Rp 313,53 miliar 2018 menjadi Rp 1,94 triliun di 2019. Adapun penyaluran dana meliputi areal seluas sekitar 77.913 hektare.

“Total dana kelolaan kami yang sudah disalurkan untuk peremajaan sejak 2016 sekitar Rp 2,34 triliun untuk perkebunan di 21 provinsi,” kata Dono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (16/12).

Dono menuturkan, penyaluran dana itu ditujukan kepada lahan tak produktif seluas sekitar 93.702 hektare yang melibatkan sekitar 47.707 pekebun. Lalu, total penerimaan yang dikelola BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor produk sawit mencapai Rp 47,23 triliun sejak 2016. Dan jumlah penyaluran mencapai Rp 33,6 triliun.

“Komite pengarah telah menetapkan besaran alokasi senilai Rp 29,2 triliun untuk insentif biodiesel, Rp 2,3 triliun untuk peremajaan sawit rakyat, Rp 246,5 miliar untuk riset, Rp 121,3 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia dan beasiswa, serta Rp 171,3 miliar untuk promosi,” tambah Dono.

Sedangkan, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, BPDP-KS masih memiliki dana senilai Rp 18 triliun yang bakal digunakan untuk program tahun depan. Badan layanan umum ini tak memperoleh penerimaan sepanjang tahun ini mengingat tak diberlakukannya pungutan ekspor.

“2019 pemerintah tak memberlakukan pungutan. Hanya ada di Maret dan November meski harga CPO sudah berada di atas US$ 570 per ton. Hal ini berlaku sampai akhir tahun dan memang berisiko pada target penerimaan sebesar Rp 11 triliun menjadi tak tercapai sampai sekali atau nol,” kata Andin.