Pembahasan RUU DKJ Diminta Tidak Alihkan Fokus DPR Kawal Program Prioritas Pemerintah
Tangkapan layar Zoom, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron/Iconomics
Revisi RUU tentang perubahan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tak mengalihkan fokus DPR terhadap program pemerintah. Pasalnya, ada program vital yang erat dengan kesejahteraan rakyat yang harus diutamakan dan harus dilaksanakan pemerintah.
“Terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti implementasi makan bergizi gratis ini penting bagi masyarakat banyak,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut Herman, program makan bergizi gratis itu harus menjadi prioritas karena berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pembahasan RUU DKJ belum memperlihatkan urgensinya.
Meski begitu, kata Herman, pembahasan RUU DKJ agar lebih transparan dan memberikan hal yang terbaik bagi rakyat. Juga menyambut positif atas pembahasan RUU DKJ untuk memberikan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan status Provinsi Jakarta.
Perubahan status Jakarta itu, kata Herman, penting untuk menghilangkan kekosongan hukum bagi jabatan strategis seperti gubernur dan wakil gubernur Jakarta, DPRD, DPR, hingga DPD dari daerah pemilihan Jakarta. “Kami percaya dengan pengaturan yang lebih jelas, RUU DKJ akan menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien sekaligus menjamin kesinambungan pemerintahan,” kata Herman.
Untuk diketahui, rapat paripurna DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ menjadi RUU inisiatif DPR. Badan Legislasi menyatakan perubahan dalam UU DKJ itu akan memuat tentang kepastian nomenklatur DKJ di antaranya penamaan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi DKJ.
