Dalam Hitungan Hari, KPK akan Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun
Kantor KPK/Dok. KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024 hanya tinggal hitungan hari.
“Masalah waktu saja ya,” tegas Setyo di Jakarta, Senin (6/10/2025)), menanggapi lambatnya pengumuman tersangka setelah kasus ini disidik.
Menurutnya, saat ini penyidik tengah fokus menyelesaikan administrasi dan melengkapi berkas penyidikan.
“Penyidik masih perlu melengkapi pemberkasannya atau proses penyidikannya. Sementara masalah lain enggak ada kok,” jelasnya menepis isu adanya hambatan non-teknis.
Skala Kerugian dan Jaringan Korupsi
Kasus ini telah menyita perhatian publik sejak KPK mengumumkan penyidikan pada 9 Agustus 2025.
Angka kerugian negara yang dihitung KPK sangat mencengangkan, lebih dari Rp1 triliun per 11 Agustus 2025.
Selain merugikan keuangan negara dalam jumlah masif, kasus ini diduga melibatkan jaringan yang sangat luas.
KPK telah meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia juga dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.
Per 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat dalam skandal ini.
Kejanggalan Kuota yang Disorot DPR
Skandal ini semakin diperkuat dengan temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI. Sorotan utama Pansus adalah terkait alokasi 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi.
Alih-alih memprioritaskan antrean panjang haji reguler, Kemenag membaginya secara tidak proporsional, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Pembagian 50 berbanding 50 tersebut secara terang-terangan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mewajibkan kuota haji reguler sebesar 92% dan haji khusus maksimal 8%.
Kini, dengan desakan publik dan temuan dari DPR, tekanan ada di pundak KPK untuk segera mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi triliunan rupiah dan penyalahgunaan hak ibadah jutaan calon jemaah haji.
