KPK Kejar Aset Dugaan Korupsi Kuota Haji: Puluhan Miliar Sudah Balik, Total Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin serius mengusut kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 di Kementerian Agama.

Terbaru, KPK telah menerima pengembalian uang dari berbagai biro dan asosiasi perjalanan haji yang terlibat, dengan jumlah yang fantastis.

“Secara keseluruhan, kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau puluhan miliar, mungkin sudah mendekati seratus,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta pada Senin (06/10/2025).

Meskipun belum merinci pihak-pihak yang telah mengembalikan dana tersebut, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengejar semaksimal mungkin pengembalian uang terkait kasus ini, termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak yang terkait dengan perkara.

Perjalanan Kasus dan Kerugian Negara

Kasus ini mulai disidik KPK sejak 9 Agustus 2025, tak lama setelah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Dua hari setelahnya, KPK mengumumkan perhitungan awal kerugian negara dalam kasus kuota haji ini mencapai angka mencengangkan, lebih dari Rp1 triliun! KPK juga langsung mencegah tiga orang, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, untuk bepergian ke luar negeri.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat dalam pusaran dugaan korupsi ini.

Selain itu, kasus ini juga disorot tajam oleh Pansus Angket Haji DPR RI. Pansus menemukan kejanggalan utama dalam pembagian 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi, yang dibagi rata 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus (masing-masing 10.000).

Pembagian ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang seharusnya memprioritaskan kuota haji reguler sebesar 92 persen.

KPK kini berupaya keras untuk memulihkan keuangan negara yang dirugikan oleh praktik korupsi dalam ibadah suci ini.