Kadin Berupaya Wujudkan Kesepakatan COP ke-28 Terkait Emisi Gas Kaca dan Berkelanjutan
Kiri ke kanan: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta W. Kamdani, Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo/Iconomics
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berupaya mewujudkan komitmen yang menjadi kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim COP ke-28. COP ke-28 merupakan forum internasional yang fokus pada isu-isu pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan.
Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo mengatakan, pihaknya melihat agregasi demand energi bersih bisa membantu iklim investasi, dan mampu memberikan kepastian dari sisi penyerapan pasokan energi listrik. Dan itu, sejalan dengan program Kadin Transisi.
Karena itu, kata Anthony, Indonesia bisa memanfaatkan peluang tersebut agar dapat mengambil posisi strategis dalam peta kompetisi industri hijau global. Dalam salah satu program Kadin Transisi, kata Anthony, pihaknya akan mendorong seluas-luasnya peluang yang bisa diciptakan.
“Kita akan dorong demand creation dan linkage program penawaran dan permintaan investor dalam dan luar negeri di industri hijau seperti green steel, green aluminium, green data center sehingga ada ceruk pasar yang bisa menjadi penopang ekonomi baru di Indonesia pasar masa mendatang seiring dengan clean energy pathway atau RUPTL hijau kita,” kata Anthony beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta W. Kamdani menambahkan, program pembiayaan climate finance dinilai mampu membawa dampak terhadap akselerasi penanganan perubahan iklim di Indonesia. Program pembiayaan climate finance juga berguna untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sektor pengembangan energi terbarukan, pendanaan khusus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim.
“Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau,” ujar Shinta.
Shinta mengatakan, bantuan pendanaan yang digelontorkan terbagi menjadi 3 sektor yaitu pembiayaan energi terbarukan sebesar US$ 5 miliar, sektor pangan US$ 3,1 miliar, sektor kesehatan US$ 2,7 miliar, dan sisanya untuk sektor lainnya. “Dukungan untuk mengurangi emisi karbon dalam kerangka kerja NDC telah ditingkatkan oleh Indonesia di tahun 2022. Tetapi Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025,” ujar Shinta.
Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah siap menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna mencapai target net zero emission 2060. Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi yakni tersedianya pendanaan iklim yang mengutamakan asas keadilan, dan mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh, serta tangguh.
“Pemerintah selalu terbuka untuk membangun dialog dan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan antara negara maju dan negara berkembang,” kata Rachmat.
Sebagai informasi, KTT COP 28 dihadiri lebih dari 70.000 peserta dari seluruh dunia, termasuk kepala negara, pejabat pemerintah, pemimpin industri internasional, perwakilan sektor swasta, akademisi, pakar, pemuda, dan masyarakat sipil.  Agenda internasional tersebut diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November-12 Desember 2023.