KPK Lepaskan Wakil Bupati Rejang Lebong

0
52
Reporter: Wisnu Yusep

OTT Topan Ginting

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepas Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Ia tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Meski sempat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Hendri dibebaskan karena penyidik tidak menemukan bukti keterlibatan.

​”Tidak (menjadi tersangka). Ya, karena tidak terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang ada,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/03/2026).

 

​Kronologi dan Penetapan Tersangka

​Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan tim satuan tugas KPK di wilayah Bengkulu pada Senin, 9 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 13 orang, termasuk Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri.

​Pasca pemeriksaan intensif selama 1×24 jam di Jakarta, status hukum para pihak yang diamankan diumumkan sebagai berikut:

1. ​Tersangka: KPK menetapkan 5 orang tersangka (2 penerima suap dan 3 pemberi suap);
2. ​Bupati Rejang Lebong: Muhammad Fikri Thobari (Kader PAN) resmi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap;
3. ​Wakil Bupati Rejang Lebong: Hendri dinyatakan tidak terlibat dan dilepaskan.

Baca Juga :   KPK Dalami Aliran Dana Rp16 Miliar ke Anggota Polisi dalam Kasus Suap Eks Bupati Bekasi ​

​Dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemberian suap untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan dokumen proyek yang sedang didalami lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi-saksi.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics