KPK Tetap Periksa Saksi dan Buka Layanan Publik di Tengah Kebijakan WFH Jumat
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan agenda pemeriksaan saksi dan layanan publik tetap berjalan normal meskipun kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai resmi diberlakukan secara nasional.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi tersebut tidak akan mengganggu jalannya penanganan kasus korupsi.
“Hari ini pemeriksaan saksi tetap ada,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Menurut Budi, unit-unit vital seperti pelayanan informasi publik, perpustakaan, pengaduan masyarakat, serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tetap membuka layanan secara langsung di kantor.
Hal ini bertujuan agar kualitas kinerja lembaga dalam melayani masyarakat tetap terjaga secara optimal.
Di sisi lain, KPK juga mulai mengoptimalkan platform digital untuk beberapa layanan tertentu. Sertifikasi penyuluh antikorupsi kini dilaksanakan secara daring, begitu pula dengan pelaporan gratifikasi yang diarahkan melalui aplikasi GOL KPK.
Mengenai teknis di lapangan, Budi menjelaskan bahwa KPK menerapkan kombinasi kerja antara kantor dan rumah sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. Pengaturan jumlah pegawai yang hadir di kantor dilakukan secara fleksibel tanpa mengurangi standar operasional prosedur yang ada.
”Ini merupakan bentuk transformasi budaya kerja dengan mengoptimalkan teknologi informasi guna memastikan pelayanan kelembagaan tetap terjaga dengan baik,” kata Budi.
Kebijakan WFH setiap Jumat ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mulai 1 April 2026 sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional dan transformasi pola kerja ASN.
Meski bersifat nasional, setiap instansi termasuk lembaga penegak hukum diberikan wewenang untuk mengatur komposisi pegawai demi menjamin pelayanan publik tidak terhenti.
