Menteri BUMN Ajukan PMN Rp44,2 Triliun, Simak Rincian BUMN yang Diajukan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun yang akan dialokasikan untuk 16 perusahaan BUMN.

Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan nilai penyertaan modal tersebut akan digunakan sebesar 69% dari PMN atau Rp30,4 triliun untuk menjalankan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan sebesar Rp 11,8 triliun atau 27% digunakan untuk pengembangan usaha, dan sebesar Rp2 triliun atau 4% dimanfaatkan untuk restrukturisasi.

“Ini tentu kita berharap bisa didukung karena tadi bahwa PMN ini merupakan cash flow yang sudah kita berikan selama ini. Dan tentu besar harapan kami mendapat dukungan dari Komisi VI,” kata Erick dalam rapat kerja Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Erick menyebutkan bahwa PMN yang diajukan saat ini sudah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya sangat bergantung kepada utang luar negara dari luar negeri, kini PMN berasal dari dividen yang didapatkan negara.

Menurut Erick, BUMN telah berkontribusi terhadap dividen negara sebesar Rp279,8 triliun dalam kurun waktu 2020-2024. Oleh karena itu, Erick menyebutkan pihaknya berharap DPR bisa memberikan dukungan terhadap pengajuan PMN bagi BUMN.

“Tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama, ini menjadi keberlanjutan ketika dividen bisa membiayai daripada PMN itu sendiri,” ucapnya.

Berikut rincian pengajuan PMN dari Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2025:

– Hutama Karya sebesar Rp13,8 triliun. Rencana penggunaannya untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3 (penugasan pemerintah);

– Asabri sebesar Rp3,6 triliun. Rencananya digunakan untuk perbaikan permodalan (penugasan pemerintah;

– PLN sebesar Rp3 triliun. Rencananya digunakan untuk program listrik desa (penugasan pemerintah);

– IFG sebesar Rp3 triliun. Rencananya digunakan untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (penugasan pemerintah);

– Pelni sebesar Rp2,5 triliun. Rencananya digunakan untuk pengadaan kapal baru (penugasan pemerintah);

– Bio Farma sebesar Rp2,2 triliun. Rencananya digunakan untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru (pengembangan usaha);

– Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun. Rencananya digunakan untuk pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta (pengembangan usaha);

– Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun. Rencananya digunakan untuk perbaikan struktur permodalan )restrukturisasi);

– Len Industri sebesar Rp2 triliun. Rencananya digunakan untuk moderenisasi dan peningkatan kapasitas produksi (pengembangan usaha);

– Danareksa sebesar Rp2 triliun. Rencananya digunakan untuk pengembagnan usaha (pengembagan usaha);

– Kereta Api Indonesia sebesar Rp1,8 triliun. Rencananya digunakan untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah (penugasan pemerintah);

– ID Food sebesr Rp1,6 triliun. Rencananya digunakan untuk modal kerja program cadangan pangan pemerintah (penugasan pemerintah);

– PT PP sebesar Rp1,5 triliun. Rencananya digunakan untuk penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan KIT Subang (pengembangan usaha);

– Perum Damri sebesar Rp1 triliun. Rencananya digunakan untuk penyediaan bus listrik (pengembangan usaha);

– Perumnas sebesar Rp1 triliun. Rencananya digunakan untuk penyelesaian persediaan perumahan (penugasan pemerintah);

– INKA sebesar Rp 976 miliar. Rencananya digunakan untuk pembuatan kereta KRL (pengembangan usaha).