Nusron Wahid Masuk Radar Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Fokuskan Periksa Penyelenggara Travel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah memprioritaskan pemeriksaan terhadap sejumlah biro perjalanan atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Langkah ini diambil guna mendalami mekanisme distribusi tambahan kuota yang dinilai janggal.

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik saat ini fokus membedah alokasi 10.000 kuota haji khusus yang berasal dari pembagian kuota tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

​“Ya, kami fokus dulu untuk pemeriksaan PIHK,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/04/2026).

​Fokus pemeriksaan terhadap asosiasi dan biro haji ini, kata Budi, bertujuan untuk mengungkap bagaimana teknis pembagian kuota di lapangan. KPK mensinyalir adanya ketidaksesuaian dalam pengisian antrean jamaah.

​”Penyidik mendalami bagaimana asosiasi membagi jatah kuota kepada tiap PIHK,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, KPK juga tengah menelusuri dugaan komersialisasi kuota tambahan. Investigasi ini, kata dia, diarahkan pada temuan jamaah yang bisa berangkat di tahun yang sama saat membayar (T0), padahal seharusnya mengikuti prosedur antrean reguler.

​“Bagaimana pengisiannya sehingga ada yang T0, padahal harusnya mengantre terlebih dahulu,” tutur Budi.

​Terkait munculnya pertanyaan mengenai kemungkinan pemanggilan Ketua Pansus Angket Haji DPR RI 2024, Nusron Wahid, Budi menegaskan tidak menutup kemungkinan hal tersebut.

Lembaganya, kata Budi, juga sedang mendalami informasi mengenai dugaan permintaan uang dari oknum Pansus kepada pihak Kementerian Agama.

​Budi menegaskan bahwa semua informasi yang berkembang akan disaring dan disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi perkara.

​“Informasi-informasi demikian tentu masih didalami, terutama kaitannya dengan konstruksi pokok dari perkara ini,” pungkasnya.