Optimalisasi Anggaran PEN dan Realisasinya

Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan tidak ada perubahan kriteria penerima; perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi); total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut; dan Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.)

Selain itu hasil evaluasi juga memutuskan realokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021. Untuk Penambahan/top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi Perlinsos lainnya a.l. KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya. Penambahan/top-up bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp300.000 untuk durasi 3 bulan (s/d Des 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrim.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021 yakni sebagai berikut:

1. Realisasi kluster Kesehatan sebesar Rp116,82 triliun (54,3%);
2. Realisasi kluster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67%);
3. Realisasi kluster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun (57,7%);
4. Realisasi kluster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9%); dan
5. Realisasi kluster Insentif Usahas sebesar Rp60,73 triliun (96,7%).

Terkait dengan program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Menko Airlangga menjelaskan bahwa hingga 25 Oktober 2021 bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70% dari target.

“Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil (PKL dan Pemilik Warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” pungkas Menko Airlangga.