Semester I 2025, Laba Bersih PT PII Lampaui Target dalam RKAP
Andre Permana, Direktur Bisnis & Plt Direktur Utama PT PII
Meski baru separuh tahun ini terlewati, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) mampu mencetak laba bersih di atas target, papar pejabat perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (23/7).
Plt. Direktur Utama, merangkap sebagai Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana, mengatakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini membidik laba bersih sebesar Rp444 miliar.
Hingga Juni realisasi laba bersih sudah mencapai Rp459 miliar.
“Kita sudah sedikit di atas target, pencapaian 103% dari target,” kata Andre.
Pendapatan usaha, pada periode yang sama, terealisasi sebesar Rp654 miliar, hampir 90% dari target Rp731 miliar dalam RKAP.
“Dari sisi ekuitas dan liabilitas juga masih terus terjaga pertumbuhannya, sehingga diharapkan sampai akhir tahun masih bisa mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP,” ujarnya.
PT PII adalah salah satu special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Mandat utama yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ini adalah sebagai penyedia penjaminan pemerintah yang terbagi menjadi dua jenis yaitu penjaminan proyek, diantaranya proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain penjaminan proyek, PT PII juga menyediakan penjaminan kredit yang diberikan kepada BUMN yang mendapat penugasan baik membangun infrastruktur atau yang terkait dengan program-program prioritas pemerintah.
Mandat lainnya kepada PT PII adalah terkait dengan pendampingan transaksi dan juga terhadap proyek-proyek KPBU melalui project development facility (PDF). Penugasan PDF untuk non KPBU juga diberikan untuk pemanfaatan barang milik negara.
PT PII juga diberi mandat terkait dengan proyek dan risk monitoring. Sebagai penjamin, PT PII diharapkan terus bisa menjaga sustainability dari layanan yang diberikan dari setiap proyek karena setiap proyek biasanya memiliki tenor yang panjang, melebihi masa jabatan presiden, meteri dan kepala daerah.
“Mandat terkait proyek dan risk monitoring juga kami lakukan melalui mekanisme joint monitoring committee bersama pihak pemerintah yang diwakili Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah dan juga badan usaha investor swasta,” kata Andre.
Andre mengatakan terkait dengan pemanfaatan dan leverage PMN, posisi ekuitas PT PII hingga pertengahan 2025 sebesar Rp16,97 triliun, yang terdiri atas Rp10,65 triliun PMN dan Rp6,32 triliun pengembangan saldo laba.
“Ini kita gunakan untuk mendukung penjaminan di berbagai sektor termasuk juga untuk program PEN yang dilakukan pada saat pandemi lalu. Sehingga gearing ratio-nya 6,2 kali dan leverage PMN 54 kali,” ujarnya.
Andre memaparkan, secara total nilai investasi dari penjaminan yang telah diberikan oleh PT PII mencapai Rp561 triliun dengan total penjaminan adalah Rp110 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp311 triliun adalah nilai investasi KPBU dengan nilai penjaminan proyek KPBU mencapai Rp83 triliun.
“Ini terdiri dari berbagai sektor. Ada sektor pariwisata, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, transportasi, jalan dan juga konservasi energi. Di sini termasuk proyek penerangan jalan umum di daerah-daerah,” ujarnya.
“Sejak kami ditugaskan sudah ada total 19 proyek, 19 penugasan yang telah diberikan dengan 7 penugasan yang aktif saat ini. Dari 7 itu ada 4 proyek pemerintah pusat dan 3 pemerintah daerah yang sedang ongoing saat ini,”tambahnya.
