Baru Awal 2024, Sudah Ada BPR yang Dicabut Izin Usahanya karena Modal Cekak

0
161

Pada awal tahun 2024 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha Bank Perekonmian Rakyat (BPR), menambah daftar BPR yang izin usahanya dicabut dalam setahun terakhir.

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024, OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma (BPR Wijaya Kusuma) yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun.

Pencabutan izin usaha ini dilakukan setelah sebelumnya pada 18 Juli 2023, OJK telah menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status Bank Dalam Penyehatan dengan jangka waktu 12 bulan karena tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan sebagaimana ketentuan.

Kemudian pada 13 Desember 2023, OJK menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Akan tetapi, Pemegang Saham BPR tidak dapat menyehatkan BPR dimaksud.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor Nomor 29/ADK3/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi Koperasi BPR Wijaya Kusuma, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Baca Juga :   Berantas Pinjol Ilegal, Wakil Ketua Komisi XI Minta 3 Hal Ini Dilakukan

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

“Secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma merupakan bagian dari proses pengawasan OJK sesuai ketentuan yang berlaku untuk terus membangun industri perbankan yang sehat, kuat dan melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Kamis (4/1).

“OJK mengimbau nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah OJK.

Sebelumnya, pada 4 Desember 2023, OJK mencabut izin usaha PT BPR Persada Guna dan pada 15 November 2023 mencabut izin usaha PT BPR Indotama

Leave a reply

Iconomics